24. Nilai yang merupakan eksplisit , penjabaran , lebih lanjut dari nilai - nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai - nilai dasar Pancasila adalah ...

A. nilai dasar .
B. nilai praktis .
C. nilai sosial .
D. nilai rohaniah .
E. nilai instrumental .

Jawaban : E

25. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada nilai ....

A. Sila Pertama Pancasila .
B. Sila kedua Pancasila .
C. instrumen dan praksis .
D. nilai rohaniah .
E. nilai instrumental .

Jawaban : C

26. Pancasila sebagai ideologi terbuka , nilai - nilainya telah hidup dan berkembang sejak ...

A. 17 Agustus 1945 .
B. dijajah Belanda .
C. sidang I BPUPKI
D. Manusia ada .
E. 18 Agustus 1945 .

Jawaban : D

27. Nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem , khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ....

A. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
B. menjunjung tinggi HAM .
C. demokratis .
D. kekeluargaan .
E. Bhinneka Tunggal Ika .

Jawaban : D

28. Pancasila sebagai Dasar Negara dipergunakan untuk ...

A. menentukan tujuan negara .
B. menyusun program - program pembangunan .
C. dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara .
D. landasn kehidupan berbangsa dan bernegara .
E. dasar membuat peraturan perundang - undangan .

Jawaban : C

29. Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ....

A. Mahkamah Militer .
B. Mahkamah Agung .
C. Pengadilan Negeri .
D. KOMNAS HAM .
E. Pengadilan HAM ad hoc

Jawaban : E

30. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya , disebut ....

A. negara sekuler .
B. negara netral .
C. negara nonblok .
D. Unwillingness State .
E. Welfare State .

Jawaban : D

31. Setelah dilakukan perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebiakan Pemerintah dan memiliki hak interpelasi , hak angket , hak menyatakan pendapat , adalah ....

A. Mahkamah Konstitusi .
B. Dewan Perwakilan Daerah .
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat .
D. Dewan Perwakilan Rakyat .
E. Komisi Pemilihan Umum.

Jawaban : D

32. Perhatikan data - data dibawah ini

1. amnesti
2. grasi .
3. abolisi .
4. rehabilitasi .
5. kasasai.

Dari data diatas yang merupakan hak prerogatif presiden dengan persetujuan dari DPR adalah nomor ......

A. ( 1 ) , dan ( 2 ).
B. ( 2 ) , dan ( 3 ) .
C. ( 3 ) , dan ( 4 ).
D. ( 1 ) , dan ( 3 ).
E. ( 4 ) , dan ( 5 ).

Jawaban : D

33. Pernyataan yang mencerminkan pemegang kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 sebelum perubahan , adalah ....

A. Presiden adalah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR .
B. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
C. Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
D. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas .
E. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan MPR .

Jawaban : E

34. Mewujudkan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai mahkluk sosial,tujuan negara menurut pendapat ....

A. Shang Yang .
B. Nicholo Machiavelli .
C. Thomas Aquinas .
D. Plato .
E. Agustinus .

Jawaban : D

35. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 memuat tujuan negara salah satunya “ memajukan kesejahteraan umum , termasuk menganut teori tjuan negara .....

A. teori kekuasaan .
B. teori teokratis .
C. negara polisi .
D. negara hukum .
E. negara welfare state .

Jawaban : E

36. Perhatikan data - data dibawah ini :

1.Negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi .
2 .Negara menyelenggarakan ketertiban hukum .
3. Perlu dibentuk perundang - undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat .
4. Adanya supremacy of law .
5. Negara semata - mata menjaga keamanan dan ketertiban .

Dari data - data diatas yang termasuk ciri - ciri tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah nomor ....

A. ( 1 ) , ( 2 ) , dan ( 3 ).
B. ( 2 ) , ( 3 ) , dan ( 4 ).
C. ( 3 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
D. ( 1 ) , ( 3 ) .dan ( 5 )’
E. ( 2 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).

Jawaban : D

37. Memposisikan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan , adalah .....

A. negara kesatuan sistem sentralisasi.
B. menganut sistem pemerintahan Presidentiil
C. menganut sistem pemerintahan Parlementer .
D. menganut Zaken Kabinet .
E. Negara Federasi .

Jawaban : B

38. Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang dimaksud Pemerintah Daerah terdiri dari ....

A. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah .
C. Komite Nasional Daerah dan Badan Eksekutif Daerah .
D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah .
E. Kepala Daerah dan Perangkat Daerah .

Jawaban : A

39. Dibawah ini yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah

A. urusan pemerintahan bidang fiskal .
B. urusan pemerintahan bidang penanaman modal .
C. urusan pemerintahan bidang agama.
D. urusan pemerintahan bidang yustisi .
E. urusan pemerintahan bidang poloitik luar negeri .

Jawaban : B

40. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain diperlukan syarat ialah ....

A. mempunyai tujuan negara .
B. mempunyai pemerintahan yang stabil .
C. manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah mendapatkan pengakuan dari negara lain
D. mempunyai konstitusi
E. mempunyai ideologi .

Jawaban : C

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: 40 Contoh Soal UTS PKN Kelas 8 Semester 1, dengan Kunci Jawabannya!