Bandung, Sonora.ID - Bulan Ramadan tinggal menghitung hari, menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

 

Bersama Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jabar dan stakeholder lainnya, Pemprov Jabar menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Hilton Bandung, Rabu (6/3/2024).

 

"HLM TPID & TP2DD ini digelar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri serta memperluas digitalisasi sebagai prasyarat berlanjutnya pertumbuhan ekonomi," ucap Kepala Perwakilan BI Jabar, Muhamad Nur kepada media.

 

Acara yang bertema “Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri serta Perluasan Digitalisasi guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat”, ini juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Forkopimda, Instansi Vertikal hingga TPID dan TP2DD se-Jawa Barat. 

 

 

"Menjelang Ramadan, TPID perlu semakin meningkatkan kewaspadaannya terhadap beberapa komoditas penyumbang inflasi yang rentan mengalami peningkatan harga melalui kerangka 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif," ungkap Muhammad Nur.

 

Muhammad Nur mengungkapkan, ada beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam ras, daging sapi hingga telur ayam ras yang dianggap sebagai penyumbang inflasi.

 

"Beras diproyeksikan akan memasuki panen raya pada April 2024, langsung didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Jawa Barat agar harga beras tidak semakin melambung," ungkap Muhammad Nur.

 

Begitu juga dengan jagung yang diproyeksikan memasuki masa panen pada Maret-April juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pakan ternak guna menekan harga telur dan daging ayam.

 

"Seluruh strategi tersebut diupayakan guna menjaga tingkat inflasi Jawa Barat tetap rendah dan stabil pada rentang target 2,5±1%," imbuhnya.

 

Sementara itu dalam sambutannya, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin menyebut, di tengah berbagai tantangan pengendalian inflasi, Jabar telah mencatatkan inflasi tahun 2023 terjaga pada rentang sasaran dan berada di bawah inflasi nasional. 

 

"Jelang Ramadan, pengendalian inflasi melalui operasi pasar perlu semakin diperkuat melalui pemanfaatan data evaluasi administrasi OP dan GPM tahun sebelumnya guna menekan harga pangan secara efektif," kata Bey.

 

 

"Selain itu, seluruh proses itu perlu didukung oleh kelancaran distribusi pasokan ke pasar retail modern dan tradisional," kata Bey menambahkan.

 

Di sisi digitalisasi, lanjut Bey, Jabar adalah provinsi dengan Indeks ETPD sebesar 100% sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional. Bahkan elektronifikasi transaksi belanja Pemprov Jabar melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 2023 tercatat sebesar Rp8,58 miliar dari 2.506 transaksi, sekaligus menjadikan Jabar sebagai provinsi pengguna KKI tertinggi nasional. 

 

Bey juga mengungkapkan, pada sisi retail, Jabar juga merupakan provinsi dengan jumlah pengguna dan merchant QRIS tertinggi se-nasional dengan capaian masing-masing sebesar 10,37 juta pengguna dan 6,6 juta merchant. 

 

"Ke depan, Pemprov Jabar akan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia Jawa Barat serta seluruh stakeholders terkait dalam rangka mengawal capaian inflasi dan digitalisasi tahun 2024 sesuai sasaran hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Bey.