Sonora.ID - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan industri halal menjadi salah satu unsur penting rencana strategis pembangunan ekonomi negara-negara di dunia.

 

Tidak saja bagi negara mayoritas muslim, bahkan negara minoritas, seperti Korea Selatan yang punya strategi pengembangan pangan halal dan promosi ekspor sejak 2015.

 

Ma'ruf Amin meminta Pemda Kepulauan Riau (Kepri) terus menggali potensi unggulan daerah dan meningkatkan nilai tambah industri produk halal lokal.

 

"Dengan 97% lebih kawasan perairan laut, Kepri kaya hasil laut dan berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Untuk itu, ekosistem rantai nilai halal pada sektor ini patut terus dikembangkan" Ucap Ma'ruf Amin saat membuka Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2024 di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jum'at (15/03/2024). 

 

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin berharap banyak produk halal sektor perikanan dan kelautan Provinsi Kepri akan mengglobal, serta transformasi ekonomi daerah terdorong ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

 

"Potensi pengembangan logistik halal dapat lebih digali, termasuk peluang pembangunan pelabuhan logistik halal yang akan menjadikan Provinsi Kepri hub perdagangan halal internasional" Sambungnya.

 

 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan wilayah Kepri memang didominasi oleh lautan. Daratannya berupa kepulauan yang terdiri dari 2.408 pulau. Di dalamnya, 22 pulau berada pada wilayah terdepan berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam. 

 

"Salah satu daerah yang memiliki peran strategis dalam mendongkrak percepatan laju pertumbuhan ekonomi skala regional dan nasional sebagai Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia" Ucap Ansar

 

Lebih lanjut Ansar menerangkan Kepri memiliki berbagai potensi, termasuk di sektor halal. Salah satunya potensi halal tourism di Pulau Penyengat di Tanjungpinang yang ditetapkan sebagai destinasi wisata halal dan telah meraih juara l Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. 

 

Menurutnya, Pemprov Kepri berkoordinasi dan fasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kepri untuk mendukung fokus upaya penumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, seperti pengembangan UMKM syariah. 

 

"Pembagian subsidi margin 0% melalui BRK Syariah sebagai penguatan modal bagi pelaku UMKM di Kepri sejak November 2021 sampai dengan Februari 2024, dengan penyaluran 21,78 miliar rupiah kepada 1.133 UMKM penerima manfaat. Dan diproyeksikan tahun ini akan menyasar sekitar 2.000 UMKM dengan total penyaluran sekitar 60 miliar rupiah" Jelas Ansar.