6. Hak Asasi Manusia dalam nilai Instrumental salah satunya UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur tentang ....
a. Piagam HAM .
b. Pengadilan HAM .
c. KOMNAS HAM .
d. Hak Asasi Manusia .
e. Kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi .
Jawaban : B
7. Nilai yang merupakan eksplisit , penjabaran , lebih lanjut dari nilai - nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai - nilai dasar Pancasila adalah ...
a. nilai dasar .
b. nilai praktis .
c. nilai sosial .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .
Jawaban : E
8. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada nilai ....
a. Sila Pertama Pancasila .
b. Sila kedua Pancasila .
c. instrumen dan praksis .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .
Jawaban : C
9. Pancasila sebagai ideologi terbuka , nilai - nilainya telah hidup dan berkembang sejak ...
a. 17 Agustus 1945 .
b. dijajah Belanda .
c. sidang I BPUPKI
d. Manusia ada .
e. 18 Agustus 1945 .
Jawaban : D
10. Nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem , khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ....
a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
b. menjunjung tinggi HAM .
c. demokratis .
d. kekeluargaan .
e. Bhinneka Tunggal Ika .
Jawaban : D
11. Pancasila sebagai Dasar Negara dipergunakan untuk ...
a. menentukan tujuan negara .
b. menyusun program - program pembangunan .
c. dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara .
d. landasn kehidupan berbangsa dan bernegara .
e. dasar membuat peraturan perundang - undangan .
Jawaban : C
12. Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ....
a. Mahkamah Militer .
b. Mahkamah Agung .
c. Pengadilan Negeri .
d. KOMNAS HAM .
e. Pengadilan HAM ad hoc
Jawaban : E
13. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya , disebut ....
a. negara sekuler .
b. negara netral .
c. negara nonblok .
d. Unwillingness State .
e. Welfare State .
Jawaban : D
14. Setelah dilakukan perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebiakan Pemerintah dan memiliki hak interpelasi , hak angket , hak menyatakan pendapat , adalah ....
a. Mahkamah Konstitusi .
b. Dewan Perwakilan Daerah .
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat .
d. Dewan Perwakilan Rakyat .
e. Komisi Pemilihan Umum.
Jawaban : D
Baca Juga: 30 Soal Ujian Sekolah (US) Agama Kristen Kelas 12 dan Kunci Jawaban