PONTIANAK - Kementerian Keuangan Kalimantan Barat bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Konferensi Pers APBN edisi bulan Maret Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani Kec. Pontianak Tenggara. Kota Pontianak, Selasa, 2 April 2024. APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan, di tengah kondisi prospek ekonomi global yang masih dibayangi tensi geopolitik. Serta Untuk memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pelaksanaan APBN selama tahun 2023 di Wilayah Kalimantan Barat serta sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN.

Kemudian untik Kondisi Perekonomian Kalimantan Barat Terkini, Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.455,21 miliar (11,29% dari target) dan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.355,71 miliar (12,6% dari pagu) dan defisit regional sebesar Rp3.312,53 miliar. Tingkat inflasi di Kalimantan Barat adalah 2,56% (year on year) dengan
Ketapang menjadi kota dengan inflasi tertinggi sebesar 3,50% (year on year) dan inflasi terendah terdapat pada kota Pontianak (2,05% secara year on year). Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP)
dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 144,24 dan 99,34.

Sementara itu, Kinerja Penerimaan s.d. 29 Februari 2024 di Kalimantan Barat mengalami kontaksi sebesar21,48% secara year on year. Penerimaan bersumber dari penerimaan pajak yang didominasi oleh
PPN, PPh dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi pada PPN sebesar 39,16% dan pada bea keluar sebesar 92,83%.

Sektor penerimaan negara mengalami kontraksi disebabkan karena seluruh sektor dominan pada perpajakan (perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi) terkontraksi. Pada kuartal pertama tahun 2024 juga terdapat restitusi pajak sebesar Rp351 miliar yang meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp32 miliar.

Sementara itu pos PNBP mengalami pertumbuhan positif sebesar 26,87%. Lima akun PNBP dengan pendapatan tertinggi s.d. Februari 2024 adalah Pendapatan Biaya Pendidikan (425412), Pendapatan Paspor (425211), Pendapatan Denda Hasil Tindak Pindana Lainnya (425238), Pendapatan Pelayanan Pertanahan (425341) dan Pendapatan BPKB (425265). Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Barang Milik Negara (BMN) di Kalimantan Barat adalah sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari PNBP aset Rp2,45 miliar, PNBP lelang Rp2,04 miliar, dan PNBP piutang negara Rp4,4 juta. Lelang yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah sebesar Rp96,83 miliar.

Di sisi lain, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai adalah sebesar Rp31,62 miliar dari target sebesar Rp365,89 miliar dan mengalami kontraksi sebesar 80,93% yang sebagaian besar terjadi pada penerimaan
bea keluar yakni sebesar 92,82% (year on year). Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit dan sebagian besar ekspor didominasi oleh produk turunan CPO sehingga dikenai tarif bea keluar yang lebih rendah. Saat ini devisa komoditi ekspor tertinggi terdapat pada
Smelter Grade Alumina & Chemical Grade Alumina, Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, karet alam, kayu lapis, dan Palm Kernel Expeller.

“Bea keluar dikenakan oleh pemerintah untuk memastikan pasokan, memicu terjadinya hilirisasi, dan memastikan ekspor barang yang dibutuhkan oleh negara. Sehingga larangan ekspor bauksit bertujuan untuk agar bauksit tidak diekspor dalam kondisi mentah” tutur Taufik Ismail Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.

Kebijakan ini juga dapat memicu investasi dalam pengolahan bauksit. Saat ini di Kalimantan Barat sudah terdapat beberapa smelter bauksit yakni PT ICA, PT WHW dan yang terbaru adalah PT BAI yang berada di Kabupaten Mempawah.

Realisasi Belanja APBN sampai dengan 29 Februari 2024 adalah sebesar Rp4.767,74 miliar atau sebesar 15,19% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp1.355,71 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3.412,02 miliar. Belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja barang sebesar Rp760,31 miliar atau 17,10% dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU)
sebesar Rp674,05 miliar atau 21,5%.

Pemerintah diharapkan untuk mengakselerasi belanja modal sebagai belanja produktif sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Belanja produktif dapat diwujudkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, maupun fasilitas publik lainnya guna mempermudah mobilitas masyarakat dan akan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang baru.

“Realisasi pos belanja pemerintah pusat dan TKD mengalami peningkatan serapan (yoy) baik secara nominal maupun persentase” jelas Hery Yulianto Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

Pada pelaksanaan Belanja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Barat, rata-rata realisasi telah mencapat lebih dari 15% pada setiap kota dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten Melawi sebesar 18,55%. Terdapat empat kota dengan tingkat realisasi 10-15% yaitu Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Kapuas Hulu, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk dukungan pemerintah terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)  Sampai dengan tanggal 29 Februari 2024, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp689,95 miliar untuk 9.841 debitur. Penyaluran KUR terbesar terdapat di Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp102,61 miliar untuk 1.153 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp91,59 miliar untuk 1.401 debitur.

Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 29 Februari 2024 mencapai 4.210 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp18,23 miliar. Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah penyaluran UMi
terbesar di Kalimantan Barat dengan penyaluran sebesar Rp2,17 miliar untuk 483 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Ketapang dengan penyaluran sebesar Rp2,16 miliar untuk 480 debitur.