Jakarta, Sonora.ID - Kritik terhadap situasi geopolitikan global saat ini, disampaikan DPP PDI Perjuangan. Termasuk kritik terhadap sikap Presiden Joko Widodo, yang dinilai lebih fokus memikirkan peta politik keluarga dan orang-orang terdekatnya.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan hal tersebut menanggapi situasi dunia dan politik dalam negeri.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah karena adanya balasan serangan Iran terhadap Israel belum lama ini, dikhawatirkan berdampak buruk bagi Indonesia.

Hal itu cukup beralasan, mengingat saat perang antara Rusia dan Ukraina pada 2022, timbul krisis energi dan pangan yang berimbas pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

“Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of power-nya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka,” katanya melalui siaran pers yang diterima Kamis (18/04).

Ia menambahkan, saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika semakin melemah, yang diperparah dengan naiknya harga minyak mentah.

Kondisi ini akan berakibat pada meningkatnya subsidi BBM bagi masyarakat dan besarnya beban utang luar negeri.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, 18 April 2024 di Jabodetabek, Cek Sebelum Pergi!

Hasto juga menyoroti sikap Presiden Joko Widodo yang membagikan bansos di depan Istana Negara, yang mereka nilai sengaja menantang masalah yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum. Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhir-akhir ini,” ucapnya lagi.

Dampak besarnya menurut Hasto tak hanya pada persoalan kepemimpinan nasional yang serius, tapi juga pada Pemilu yang tidak lagi sakral karena adanya kecurangan atas penggunaan sumber daya dan alat-alat negara.

“Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknnya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat,” pungkas Hasto.

Baca Juga: Mensos Risma Dorong Penyandang Disabilitas di Kendari untuk Belajar Wirausaha