Bandung, Sonora.ID - Pada Rapat Kerja Kaukus Perempuan Parlemen (KKP) Indonesia yang berlangsung di Ballroom Grand Sunshine Hotel Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (19/4/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menyebut peran perempuan di parlemen harus lebih dipertajam.

 

"Peran perempuan di parlemen harus lebih terlihat, lebih aktif, lebih tajam terhadap adanya kebijakan atau keputusan pemerintah, seperti dalam permasalahan stunting dan perlindungan pekerja migran," sebut Bey saat sambutan.

 

"Hal-hal itu menjadi tantangan utama yang harus dijawab oleh perempuan di parlemen," kata Bey.

 

"Terkait masalah stunting kami sangat berharap peran perempuan parlemen untuk lebih memperhatikan, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, agar kita dapat meningkatkan kualitas dari anak-anak kita di masa depan," ungkap Bey.

 

Lalu mengenai pekerja migran, Bey menyebut bahwa Pemerintah sejauh ini masih mendapat banyak aduan, bahwa perempuan pekerja migran tidak mendapat informasi yang jelas tentang gambaran pekerjaannya di luar negeri. 

 

"Masih banyak perempuan pekerja migran berangkat ke luar negeri secara ilegal, tanpa dokumen jelas, dan diperparah tanpa keterampilan memadai terutama dari segi bahasa," ungkap Bey.

 

"Mohon bantuan para perempuan di parlemen untuk mengingatkan pekerja migran kita, jangan tergiur cerita-cerita gaji besar di luar negeri dan berangkat tanpa legalitas jelas," tegas Bey.

 

"Mereka tidak dilengkapi dokumen, tidak ada persiapan dan pelatihan," imbuhnya.

 

Diketahui, raker yang berlangsung tersebut mengambil tema 'Penguatan Peran Kaukus Perempuan Parlemen dalam Optimalisasi Tugas di Legislatif', dihadiri 28 anggota DPRD kabupaten/kota se Jawa Barat.

 

Bey menegaskan Pemprov Jabar berkomitmen terus mendukung upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi dalam proses pembangunan.

 

"Kita perlu menggalang kerja sama lintas sektor dan memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan hak-hak perempuan," pungkas Bey.