Bandung, Sonora.ID - Hingga kini "stunting" atau suatu kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya, masih menjadi permasalahan yang harus ditangani dan diturunkan jumlahnya oleh masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia.

 

Stunting ini pun masuk dalam program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%.

 

"Di Jawa Barat berdasar data Suvei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2022, prevalensi stunting turun 4%, dan semoga data SKI 2023 nanti, apakah naik atau turun, kita lihat saja," ucap Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Fazar Supriadi Sentosa di Bandung, Senin (22/4/2024).

 

"Kita masih menunggu data 2023, dan mudah-mudahan yang 2024 juga hasilnya baik, kan ini masih berjalan," kata Fazar.

 

 

Tapi setidaknya, lanjut Fazar, di Jawa Barat ada 6 (enam) daerah atau wilayah yang angka stuntingnya rendah atau di bawah nasional.

 

"Ada Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon dan Kabupaten Garut," kata Fazar.

 

"Dan dari 6 itu, berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, ada 4 wilayah diantaranya yang angka stuntingnya rendah di bawah nasional. Mereka itu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang," jelas Fazar.

 

"Nah kalau tahun ini, kami belum dapat datanya, tapi segera kami informasikan jika sudah ada data validnya," tambah Fazar.

 

Namun demikian, lanjut Fazar, untuk penanganan pencegahan stunting, BKKBN Jabar telah membentuk Tim Pendamping Keluarga atau TPK yang berjumlah 37 ribu tim, dengan jumlah anggota sebanyak 11.552 orang.

 

"TPK itu bertugas melakukan pendampingan mulai dari calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu melahirkan sampai pola pengasuhan anak hingga usia 6 bulan, tapi ini jumlah TPKnya belum ideal, masih kurang, jadi pendampingan belum optimal," jelasnya.

 

Oleh karena itu, lanjut Fazar, semua upaya pencegahan stunting memerlukan kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.