Makassar, Sonora.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan selama dua hari yakni pada Sabtu dan Minggu (27-28 April 2024).

Kunjungan AHY ke Sulsel tersebut merupakan yang perdana pascadilantik sebagai Menteri oleh Presiden Joko Widodo.

Hari pertama, Agenda AHY antara lain menyerahkan sertipikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door bagi warga di Kelurahan Romangpolong, Kabupaten Gowa.

Pada hari yang sama, Menteri AHY juga meninjau Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulsel untuk memastikan seluruh program dan layanan kementerian berjalan dengan baik. Selain itu, Menteri AHY meresmikan Balla "Pa'Jamakang", yakni Ruang Terpadu dengan Strategi Komunikasi di Kanwil BPN Provinsi Sulsel.

Keesokan harinya, Menteri AHY menyempatkan berlari pagi di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) bersama komunitas lari Makassar.

Diantaranya, NRVC Makassar, Jukueja Indorunners Makassar dan Land Off Runners ATR/BPN Sulsel.

Turut hadir pula sejumlah legislator DPRD Sulsel dan Makassar. Menteri AHY pun memuji keberadaan CPI sebagai salah satu ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas. Utamanya olahraga lari.

"Luar biasa! Kawasan Centre Point Indonesia dipenuhi dengan pelari-pelari, baik anak-anak muda, kaum perempuan, dan juga keluarga. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman semua," tulis AHY melalui akun instagram pribadinya.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN: Saya harus Mendengar Suara Masyarakat

Usai lari pagi, Menteri AHY melanjutkan peninjauan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Makassar.

Kehadirannya bertujuan memastikan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Makassar berjalan lancar.

Selain itu, kunjungannya juga dalam rangka mendeklarasikan implementasi layanan Sertipikat Tanah Elektronik.

Setelah pendeklarasian tersebut, Menteri AHY akan langsung menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik milik pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan wujud dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjadikan 104 Kantah Kabupaten/Kota Elektronik pada tahun 2024.