22. DKKP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah...

a. Teguran tertulis

b. Peringatan keras

c. Pemberhentian sementara

d. Pemberhentian tetap

e. Teguran verbal

Jawaban: D

23. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah...

a. 3 partai

b. 5 partai

c. 6 partai

d. 7 partai

e. 4 partai

Jawaban: C

24. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada 2017 dilakukan pada tanggal...

a. 15 Februari 2017

b. 21 Februari 2027

c. 15 Januari 2017

d. 21 Maret 2017

e. 16 Maret 2017

Jawaban: A

25. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh...

a. KPPS

b. PPS

c. PPK

d. KPU Kabupaten

e. DPD

Jawaban: D

26. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye?

a. KPK

b. BPK

c. Kantor Akuntan Publik

d. PPATK

e. KPU

Jawaban: C

27. DP4 digunakan untuk...

a. Bahan Coklit PPDP

b. Bahan perimbangan penyusunan daftar pemilih

c. Bahan penetapan daftar pemilih

d. Bahan kertas

e. Benar semua

Jawaban: B

28. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

a. Distrik berwakil banyak

b. Suara terbanyak

c. Proporsional terbuka

d. First past the post

e. Suara terkecil

Jawaban: A

29. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh...

a. KPU, Bawaslu, dan MK

b. KPU, Bawaslu, dan DKPP

c. DKPP, KPU, dan MK

d. DKPP, Bawaslu. MK

e. MK, MA, dan KPU

Jawaban: B

30. Status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah...

a. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc.

b. KPU, dan KPU Provinsi bersifat tetap, KPU Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc.

c. KPU, dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc.

d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap

e. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS bersifat tetap.

31. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, Lembaga negara yang berhak melakukan impeachment adalah…

A. DPR

B. DPRD

C. Presiden

D. MK

E. MPT

Jawaban: E

Baca Juga: Ada 147 Balonkada yang Mendaftar Melalui PDI Perjuangan Jabar untuk Pilkada 2024

32. Dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas…

A. Mandiri

B. Jujur

C. Adil

D. Akuntabilitas

E. Semua jawaban benar

Jawaban: E

33. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya…

A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalans aya

B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri

C. Bersediah hati

D. Melakukan instrospeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut

E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang

jawaban: D

34. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode…

A. Akomodasi

B. Kompromi

C. Kolaborasi

D. Kompetisi

E. Remisi

Jawaban: B

35. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh…

A. KPPS

B. PPS

C. PPK

D. KPU kabupaten/kota

E. KPU provinsi

Jawaban: B

36. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas PS merupakan tugas dari…

A. KPPS

B.PPK

C. KPU kabupaten/kota

D. Panwaslu kecamatan

E. Semua jawaban salah

jawaban: A

37. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adaah opini…

A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain

B. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA

C. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris

D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi

E. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelmpok

Jawaban: B

38. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum

E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

jawaban: A

39. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu

D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat

E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Jawaban: D

40. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

A. KPU berkedudukan di Jakarta

B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

C. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta

D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Jawaban: B

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.