70 Kisi-kisi Soal Tes Tertulis Anggota PPS 2024 Beserta Jawabannya

16 Mei 2024 10:45 WIB

70 Kisi-kisi Soal Tes Tertulis Anggota PPS 2024 Beserta Jawabannya ( Freepik)

Sonora.ID - Berikut ini contoh soal tes tertulis anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lengkap beserta jawabannya.

Ujian ini bertujuan untuk menyeleksi PPS yang memiliki kemampuan integritas dan keterbukaan untuk menjadi penyelenggara Pemilu yang berkualitas.

Contoh soal di bawah ini bisa menjadi referensi pembelajaran supaya lolos.

Berikut ini Sonora.ID merangkum dari beberapa sumber soal tes Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024:

1. Berapa jumlah anggota PPS di setiap kelurahan/desa...

a. 9 orang
b. 11 orang
c. 7 orang
d. 3 orang
e. 4 orang

Kunci Jawaban: D

2. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah...

a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan
b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh
c. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam DPTb
d. Jawaban A dan C benar
e. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E
3. Berikut sejumlah syarat menjadi anggota PPS kecuali...

a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia paling rendah 22 tahun
c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
e. Tidak menjadi anggota partai politik

Kunci Jawaban: B

4. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu...

a. 1 hari (hari yang sama dengan hari pemungutan suara)
b. 2 hari setelah pemungutan suara
c. 3 hari setelah pemungutan suara
d. 4 hari setelah pemungutan suara
e. 5 hari setelah pemungutan suara

Kunci Jawaban: A

5. Untuk Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat ...

a. Menyerahkan kepada KPPS
b. Harus didampingi oleh POLISI
c. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh HANSIP
d. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih
e. Didampingi oleh KPPS dan PTPS berdasarkan Musyawarah penyelenggara Pemilu

Kunci Jawaban: D

6. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah...

a. Mengumumkan daftar pemilih tetap
b. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih
c. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
d. Menentukan hasil perbaikan daftar pemilih sementara (DPS)

Kunci Jawaban: C

7. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke...

a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
e. 9

Kunci Jawaban: B

8. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun...

a. 2004
b. 2009
c. 2014
d. 2015
e. 2019

Kunci Jawaban: D

9. Kapan dan siapa yang menetapkan UUD 1945?

a. Pada tanggal 16 Agustus 1945, oleh BPUPKI
b. Pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh BPUPKI
c. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh BPUPKI
d. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh PPKI
e. Pada tanggal 19 Agustus 1945, oleh PPKI

Kunci Jawaban: D

13. Apa singkatan KPPS?

a. Kelompok Panitia Pemungutan Suara
b. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara
c. Kelompok Penyelenggara Perhitungan Suara
d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
e. Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara

Kunci Jawaban: D

18. Yang berwenang menentukan jumlah TPS adalah

a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK
c. PPS atas nama PPK
d. PPS
e. Pantarlih atas nama PPS

Kunci Jawaban: D

19. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS ?

a. PPS
b. PPK
c. KPU Kabupaten/Kota
d. KPU Provinsi
e. KPU

Kunci Jawaban: A

20. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat Kabupaten/Kota?

a. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 300 orang
b. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 500 orang
c. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1.000 orang
d. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 2.000 orang
e. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3.000 orang

Kunci Jawaban: C

21. Salah satu tugas KPPS adalah

a. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
b. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS
c. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
d. Jawaban a dan b benar
e. Jawaban b dan c benar

Kunci Jawaban: A

22. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye?

a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik

Kunci Jawaban: E

23. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya, yaitu

a. DPRD
b. Rapat Pleno
c. KPU Pusat
d. Gubernur
e. Walikota

Kunci Jawaban: B

24. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh ...
a. Presiden
b. DPR
c. DPRD Provinsi setempat
d. Menteri Dalam Negeri
e. KPU

Kunci Jawaban: D

25. Berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 Tahun 2017, kecuali ...

a. Profesional
b. Independen
c. Mandiri
d. Akuntabel
e. Kredibel

Kunci Jawaban: B

26. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dari Pancasila adalah..

a. Menghormati dan menghargai orang lain
b. Menilai baik hasil kerja orang lain
c. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain
d. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan
e. Berani membela kebenaran dan keadilan

Kunci Jawaban: E

27. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus ...

a. Terdaftar sebagai pemilih
b. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya
c. Menjadi anggota Parpol
d. Bukan anggota TNI/Polri
e. Memiliki kartu keluarga

Kunci Jawaban: A

28. Daftar pemilihan umum terakhir dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih maka ditetapkan sebagai ...
a. Daftar pemilih sementara
b. Daftar pemilih tetap
c. Daftar peserta pemilih
d. Daftar pemilik kartu pemilih
e. Daftar undangan pemilih

Kunci Jawaban: A

29. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh..

a. KPUD
b. BAWASLU
c. PPK
d. PPS
e. KPPS

Kunci Jawaban: A

30. Dalam kampanye dilarang melibatkan..

a. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara dan kepala negara
b. Pelajar/mahasiswa
c. Orang jompo
d. Anggota non partai
e. Anggota Ormas

Kunci Jawaban: A

31. Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah

a. Sifat, bentuk negara dan bentuk pemerintahan
b. Identitas Negara
c. Jaminan hak-hak asasi manusia
d. Dasar filsafat suatu Negara

Kunci Jawaban: B

32. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi :

a. Pribadi
b. Perlakuan dan perlindungan
c. Politik
d. Sosial budaya

Kunci Jawaban: A

33. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, Hal ini dapat disimpulkan dari :

a. Supersemar 11 Maret 1966
b. Pembukaan UUD 1945 alinea 1
c. Pembukaan UUD 1945 alinea 4
d. Dekrit Presiden

Kunci Jawaban: C

34. Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana ....

a. mengembangkan kehidupan politik
b. sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik
c. mewujudkan cita-cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945
d. menentukan sistem pemerintahan

Kunci Jawaban: B

35. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan...

a. Dasar dan ideologi Negara
b. Kemauan Negara
c. Keputusan bersama seluruh rakyat
d. Pemikiran negara baru

Kunci Jawaban: A

36. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah...

a. Nilai kerohanian
b. Nilai filosofis
c. Nilai filsafat
d. Nilai abstrak

Kunci Jawaban: A

37. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah.....

a. BPUPKI
b. PPKI
c. Panitia kecil
d. Panitia Sembilan

Kunci Jawaban: D

38. Salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah ....

a. dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri
b. bertempat tinggal di negara asing karena tugas Negara
c. laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing
d. perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan

Kunci Jawaban: D

39. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota ....

A. MPR, DPR, dan Presiden
B. MPR, DPR, dan DPRD I
C. MPR, DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
D. DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
E. Presiden, Wapres, DPR, DPD, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II."

Kunci Jawaban: C

40. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul "To Treatises Civil Government" bahwa untuk membatasi kekuasaan Raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan yaitu ....

a. Legislatif, Eksekutif, dan Federatif
b. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
c. Legislatif, Eksekutif, dan Deklaratif
d. Legislatif, Eksekutif, dan Demokratif
e. Legislatif, Demokratif, dan Federatif

Kunci Jawaban: A

41. Perilaku positif terhadap Pancasila di bidang Politik adalah ....

a. Melakukan tindakan anarkis demi martabatnya
b. Memprovokasi rakyat demi kepuasan pribadinya
c. Menghalalkan segala macam cara demi partainya
d. Menghindari praktik-praktik politik kotor

Kunci Jawaban: D

42. Sebagai negara demokrasi paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham...

a. Individualisme
b. Liberalisme
c. Persaudaraan
d. Integral dan kesatuan

Kunci Jawaban: D

43. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah ....

a. Budaya
b. Bahasa
c. Lagu Kebangsaan
d. Sosial

Kunci Jawaban: B

44. Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada....

a. DPA (Dewan Pertimbangan Agung )
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. Seluruh anggota DPR

Kunci Jawaban: B

45. Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia ....

A. berpartisipasi politik
B. insan politik
C. kaderisasi politik
D. makhluk politik

Kunci Jawaban: B

46. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang ...

a. Budaya
b. Sosial
c. Ekonomi
d. Politik

Kunci Jawaban: A

47. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada Negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan ...

a. Otoriterisme
b. Sosialisme
c. Marxisme
d. Nasionalisme

Kunci Jawaban: D

48. Dari tinjauan historis kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat...

a. Feudal militeristis
b. Diktator militeristis
c. Feodal oligarkis
e. Demokratis Pancasilais

Kunci Jawaban: D

49. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan ...

a. Cita-cita kebangsaan
b. Cita-cita kaum intelektual
c. Penghapusan kebodohan
d. Penghapusan feodalisme

Kunci Jawaban: A

50. Yang tidak termasuk dalam definisi Pemilu adalah

a. Pemilihan umum untuk memilih presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
c. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah
d. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e. Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota

Kunci Jawaban: E

51. Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara harus dituangkan dalam...

A. C hasil sirekap
B. Daftar hadir Panwascam
C. Berita acara PPK
D. Berita acara dan sertifikat C hasil rekapitulasi
E. Format tulisan dalam model KPU

Kunci Jawaban: D

52. Berita Acara (BA) dan sertifikat D hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh...

A. Ketua KPU, ketua Panwascam dan saksi peserta Pemilu yang hadir
B. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta Pemilu yang hadir
C. Keseluruhan saksi peserta Pemilu yang hadir
D. Seluruh anggota PPK, dan panwascam serta saksi peserta Pemilu yang hadir
E. Seluruh anggota PPS dan PPK serta saksi peserta Pemilu yang hadir

Kunci Jawaban: B

53. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu...

A. 1 hari (hari yang sama dengan hari pemungutan suara)
B. 2 hari setelah pemungutan suara
C. 3 hari setelah pemungutan suara
D. 4 hari sebelum pemungutan suara
E. 5 hari sebelum pemungutan suara

Kunci Jawaban: A

54. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK, kecuali...

A. Surat suara calon pemimpin kepala daerah
B. Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara
C. Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara
D. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel
E. Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara

Kunci Jawaban: E

55. Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat hasil perhitungan suara beserta kelengkapannya dari PPK ke PPK diawasi oleh...

A. PPKD
B. Anggota PPS
C. Anggota PPK
D. Panwaslu kecamatan
E. Bawaslu kabupaten

Kunci Jawaban: D

56. Mengawasi pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS sampai ke PPK merupakan bagian dari...

A. Kewajiban panitia pengawas Pemilu kecamatan
B. Wewenang panitia pengawas Pemilu kecamatan
C. Tugas panitia pengawas Pemilu kecamatan
D. Semua Kunci Jawaban: benar

Kunci Jawaban: C

57. Berdasarkan UU tentang Pemilihan Pilkada, rekapitulasi hasil perhitungan ulang PPK, KPU kab/kota harus dilaksanakan dan selesai pada...

A. 7 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi
B. 3 setelah pelaksanaan rekapitulasi
C. 2 setelah pelaksanaan rekapitulasi
D. 1 setelah pelaksanaan rekapitulasi
E. Hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi

Kunci Jawaban: E

58. Untuk membantu menentukan status laporan sebagai pelanggaran atau bukan administrasi, pengawas Pemilu memutuskan berdasarkan hasil...

A. Konsultasi
B. Kajian
C. Pleno
D. Klarifikasi

Kunci Jawaban: B

59. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kejaksaan Agung RI membentuk...

A. GAKU
B. GAKK
C.Pegak
D. SIAKE

Kunci Jawaban: B

60. Warga negara yang tidak memiliki hak memilih adalah, kecuali...

A. Anggota TNI
B. Anggota Polri
C. Warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan
D. Purnawirawan TNI/Polri

Kunci Jawaban: D

61. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh...

A. KPPS
B. PPS
C. KPU
D. KPU kab/kota
E. Bawaslu kab/kota

Kunci Jawaban: D

62. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali ...

A. Dalam hal calon wakil kepada daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah
B. Calon kepala daerah terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur
C. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah
D. Calon kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap, mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya
E. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri

Kunci Jawaban: E

63. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode...

A. Akomodasi
B. Kompromi
C. Kolaborasi
D. Kompetisi
E. Remisi

Kunci Jawaban: B

64. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh...

A. KPPS
B. PPS
C. PPK
D. KPU kabupaten/kota
E. KPU provinsi

Kunci Jawaban: B

65. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari...

A. KPPS
B.PPK
C. KPU kabupaten/kota
D. Panwaslu kecamatan
E. Semua Kunci Jawaban: salah

Kunci Jawaban: A

66. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini...

A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain
B. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA
C. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris
D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi
E. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok

Kunci Jawaban: B

67. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu...

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum
E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci Jawaban: A

68. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah...

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu
D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat
E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

69. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

a. KPU berkedudukan di Jakarta
b. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
c. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta
d. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta
e. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

70. Pancasila sebagai dasar negara tertuang secara tegas di dalam UUD 1945, yaitu pada:

a. Pembukan UUD 1945 alinea kedua
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
c. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
d. UUD 1945 pasal 1
e. UUD 1945 pasal 2

Kunci Jawaban: C