Makassar, Sonora.ID - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh akan fokus pada percepatan penyelesaian masalah serta pelayanan publik agar masyarakat bahagia dan sejahtera.
Karena itu, Prof Zudan meminta dukungan dan doa seluruh elemen masyarakat.
Itu disampaikan Prof Zudan saat memimpin rapat koordinasi awal sekaligus perkenalan dan silaturahmi bersama para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin, 20 Mei 2024.
Baca Juga: Bendungan Jenelata Siap Aliri 3 Daerah di Sulsel, Begini Progresnya
"Saya memperkenalkan diri dan juga untuk meminta dukungan dan doa dari semua. Didalamnya kami juga berbagi visi bersama, kita akan melakukan apa," kata Prof Zudan.
Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah provinsi bersama jajaran di kabupaten dapat mendorong untuk membahagiakan masyarakat melalui program-program yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan ketahanan pangan.
Ia juga menekankan pentingnya bergerak cepat dalam menghadapi perubahan teknologi.
"Fokus saat ini adalah peningkatan pelayanan publik dengan menerapkan tanda tangan elektronik. Sulawesi Selatan siap berlari cepat berkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur yang baik," ucapnya.
Baca Juga: Musrenbang RPJPD dan RKPD 2025 Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Capai 6,82 Persen
Prof Zudan menegaskan, program prioritas yang sudah ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dipertajam.
Menurutnya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah berkelanjutan. Olehnya, ia menghormati karya-karya pejabat sebelumnya.
"Bisa jadi yang kita lakukan adalah karya Pak Amin Syam, dilanjutkan Pak Syahrul, Penjabat Soni Sumarsono, Pak Nurdin, Pak Andi Sudirman, Mas Bahtiar, saya," ucapnya.
Sementara, dalam menyambut Pilkada serentak, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) juga telah siap. Prof Zudan menekankan netralitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani tanpa diskriminasi serta menghindari kebijakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu.
Baca Juga: APBD 2025 Kukar Fokus Penguatan Sektor Pertanian