Bagikan :
:quality(50)/photo/2024/06/12/rakornas-kijpeg-20240612060712.jpeg)
Donny menyampaikan, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global.
“Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia”, lanjut Donny.
Menko Polhukam RI, Hadi Tjahjanto mengatakan keterbukaan informasi penyelenggara dan peserta menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"Menjelang pilkada pada tanggal 27 November 2024, akses masyarakat tentang informasi calon, program, hingga pemilihan akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih," kata Hadi.
Hadi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting untuk memastikan proses Pilkada 2024 yang adil, jujur, dan transparan.
"Dengan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, kepercayaan publik pada pemerintah akan makin meningkat," ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan informasi publik dalam pilkada perlu mendapatkan dukungan. Misalnya, penguatan infrastruktur informasi yang memadai serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan harapan masyarakat makin cepat memperoleh informasi.
Pada kegiatan Rakornas KI se-Indonesia itu, Hadi menekankan keterbukaan informasi sangat penting dalam pesta demokrasi, baik melalui pemilu maupun pilkada.
“Oleh karena itu, kami meminta KI se-Indonesia turut berperan menjalankan tugas dan kewenangan untuk memastikan keterbukaan informasi publik tetap terjaga dan penyelenggara pilkada mematuhi setiap tahapan,” tandasnya.
:quality(50)/photo/2024/11/22/_af7cb9aa-54fe-401e-8958-22ee752-20241122061750.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/19/taeyeon_43jpeg-20241119114225.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/_a44a353f-6ee7-4670-8621-436525a-20241122060851.jpeg)
:quality(50)/photo/2023/12/08/screenshot-2023-12-08-193913jpg-20231208073922.jpg)