Salah satu pembicara yaitu Komisi IV DPR RI Slamet, mengkritisi penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani yang masih belum tepat waktu. Ia mengatakan, rata-rata pupuk subsidi datang ketika sudah bukan masa tanam. 

 

Hal ini menyebabkan rendahnya serapan pupuk subsidi dimana sampai 30 Juni 2024 ini 7,58 juta petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (RDKK-e) baru menyerap 32,6 persen dari 9,55 juta ton pupuk subsidi yang ditetapkan tahun 2024.

 

"Sehingga bagaimana mereka (petani) bisa menebus kalo memang sudah tidak butuh," tuturnya.

 

Kemudian Slamet menyoroti, adanya petani yang mendapatkan pupuk dengan harga yang jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

 

 

"Disis lain memang ada potensi mengambil keuntungan yang besar dari sisi alur logistik, sehingga subsidi pupuk ini tidak menguntungkan petani kita tetapi lebih kepada para pembisnisnya di jalur distribusi itu,"ucapnya.

 

Ketidakpastian dalam penyaluran pupuk subsidi tentu dapat berdampak negatif pada produksi pangan. Untuk itu Slamet menilai, selama kesejahteraan petani Indonesia serta sarana prasarana tidak dilengkapi maka cita-cita kedaulatan pangan hanya mimpi semata.

 

"Selama kesejahteraan petani kita tidak ada jaminan dari regulasi ataupun kebijakan yang ada, maka rasa rasanya ketahanan pangan yang digembor gemborkan dalam konteks kemudian kita meningkat lebih jauh lagi terkait dengan kedaulatan pangan, rasanya masih jauh,"ungkapnya.