Pertama, Kewajiban untuk menghormati, berarti negara harus menahan diri dari pelanggaran hak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks pengendalian tembakau, Negara menahan diri untuk tidak mempromosikan produk tembakau yang berbahaya bagi Kesehatan, terangnya.

Kedua, kewajiban Negara untuk melindungi, berarti Negara mengharuskan untuk mencegah campur tangan pihak ketiga terhadap hak asasi manusia melalui regulasi yang mengatur industri tembakau.

Ketiga, negara berkewajibann untuk mengambil semua langkah baik melalui regulasi, prosedur dan sumber daya untuk mewujudkan hak asasi manusia.

Baca Juga: Kemenko PMK Ajak Keluarga Bangun Karakter Anak Bangsa di Tantangan Transformasi Digital

"Ketiga kewajiban itu harus dijalankan oleh negara untuk memastikan terlindunginya hak asasi manusia dari bahaya tembakau atau produk tembakau," pungkasnya seraya mendorong partisipasi masyarakat sipil yang luas dalam mengawasi pemerintahan yang akan datang terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesehatan publik.

Kegiatan konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh sejumlah komisioner dan perwakilan dari Komnas Perempuan, KPAI dan Komnas Disabilitas serta para pegiat HAM dan pengendalian tembakau di Indonesia.

Sejumlah pihak yang hadir mengingatkan pemerintah saat ini untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan (RPP Kesehatan) sebagai percepatan implementasi UU No. 17/2023 tentang Kesehatan untuk kemajuan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.

TERKINI

3 Zodiak yang Keteteran dalam Memanagement Waktu Menurut Astrologi

16 September 2024 23:56 WIB

Hukum Memotong Kuku dan Rambut Saat Haid Berdasarkan Pandangan Islam

16 September 2024 23:29 WIB

5 Alasan Terjadinya Perselingkuhan dengan Teman Kerja di Kantor

16 September 2024 23:15 WIB

Lirik Lagu 'Dewi' Threesixty dan Maknanya: Rebahkan Semua Letihmu

16 September 2024 23:02 WIB