Bandung, Sonora.ID - Sudah menyelesaikan tahap awal dari implementasi teknologi blockchain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (BKD) siap menerapkannya pada aplikasi kepegawaian, khususnya fitur e-Pensiun.
"Implementasi ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya," ucap Kadiskominfo Jabar Ika Mardiah, dikutip dari siaran persnya, Selasa (30/7/2025).
Tahap selanjutnya, kata Ika, akan dilakukan implementasi blockchain menyeluruh di seluruh fitur aplikasi kepegawaian.
“Pemprov Jabar berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya. Implementasi teknologi blockchain merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen itu,” kata Ika.
Baca Juga: Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Sesalkan Adanya Pungli SMA di Cirebon
Diketahui, Blockchain adalah basis data terdistribusi yang tahan terhadap gangguan, yang terdiri dari blok-blok catatan yang ditautkan dan diamankan dengan kriptografi.
Diharapkan dengan penerapan teknologi blockchain, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah akan semakin meningkat. Selain itu, blockchain juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
Ika menjelaskan, teknologi blockchain telah dibangun di beberapa model berbeda yang tersebar di beberapa pusat data. Hal ini bertujuan untuk memastikan keandalan dan keamanan data.
Implementasi blockchain pada aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jabar, memiliki beberapa keunggulan utama, yaitu:
Penerapan blockchain akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari aplikasi-aplikasi kritikal. Setelah sukses di tahap awal, implementasi akan diperluas ke seluruh aplikasi SPBE Jabar.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News