Sonora.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

 

Hasil survei ini juga menjadi landasan program OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%.

 

Survei tahun ini juga mencakup tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%, dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.

 

Perbedaan Berdasarkan Gender dan Lokasi Indeks literasi keuangan perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni masing-masing sebesar 66,75% dan 64,14%.

 

Indeks inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi, dengan 76,08% dibandingkan 73,97% untuk laki-laki.

 

Berdasarkan klasifikasi wilayah, indeks literasi dan inklusi keuangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, dengan masing-masing sebesar 69,71% dan 78,41% di perkotaan, serta 59,25% dan 70,13% di perdesaan.

 

Perbedaan Berdasarkan Usia Kelompok usia 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,82%, 71,72%, dan 70,19%.

 

Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yaitu masing-masing 51,70% dan 52,51%.

 

Indeks inklusi keuangan tertinggi juga terdapat pada kelompok usia 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun, dengan masing-masing sebesar 84,28%, 81,51%, dan 79,21%.

 

Sementara itu, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 57,96% dan 63,53%.

 

Perbedaan Berdasarkan Pendidikan Indeks literasi keuangan tertinggi ditemukan pada kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi, SMA/sederajat, dan SMP/sederajat, dengan masing-masing sebesar 86,19%, 75,92%, dan 65,76%.

 

Kelompok dengan pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, masing-masing sebesar 38,19% dan 57,77%.

 

Indeks inklusi keuangan tertinggi juga ditemukan pada kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi, SMA/sederajat, dan SMP/sederajat, yakni masing-masing sebesar 98,54%, 88,29%, dan 73,18%.

 

Kelompok dengan pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,53% dan 62,58%.

 

Perbedaan Berdasarkan Pekerjaan Kelompok pegawai/profesional, pengusaha/wiraswasta, dan ibu rumah tangga memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, dengan masing-masing sebesar 83,22%, 78,32%, dan 64,44%.

 

Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja, pelajar/mahasiswa, dan pensiunan/purnawirawan memiliki indeks literasi keuangan terendah, masing-masing sebesar 42,18%, 56,42%, dan 57,55%.

 

Indeks inklusi keuangan tertinggi ditemukan pada kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, dan pengusaha/wiraswasta, dengan masing-masing sebesar 98,18%, 95,04%, dan 85,40%. Kelompok tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan, dan pekerjaan lainnya memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 55,10%, 62,26%, dan 67,73%.

 

"Dari data tersebut, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka literasi dan inklusi keuangan juga semakin tinggi," ujar Friderica.

 

Hasil SNLIK 2024 menjadi faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

 

Salahasatu pemangku kepentingan yang terkait dengan SNLIK 2024 yakni lembaga perbankan termasuk bank pembangunan daerah. Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono mengatakan program pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan pembayaran non-tunai perlu didukung berbagai pihak.

 

Dukungan diberikan misalnya lewat pembayaran kartu elektronik. Dengan begitu, perbankan mampu memperluas jangkauan dan mempermudah akses masyarakat

 

"Kami yakin kerjasama merupakan langkah penting bagi Bank DKI dalam mengoptimalkan layanan kami termasuk lewat Kartu Elektronik JakCard," ungkap Amirul

 

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo melalui keterangan resminya mengatakan kerja sama dengan PT ATDXT Teknologi Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital di Jakarta.

 

Selain memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum dan layanan wisata lainnya.

 

"Kartu elektronik juga merupakan upaya bersama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang modern dan terintegrasi," pungkas Agus.