Kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 10 Kurikulum Merdeka ini dapat digunakan sebagai acuan oleh siswa maupun orang tua ketika mendampingi dan memberikan petunjuk apabila anak kesulitan.
Namun agar dapat menguasai materi dengan baik, anak tetap diharapkan untuk mengerjakan tugasnya dengan kemampuan mereka sendiri terlebih dahulu.
Pada halaman ini para siswa diminta untuk mencari kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila Masa Orde Baru.
Tak perlu berlama-lama, berikut kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 10 Kurikulum Merdeka yang membahas tentang Masa Orde Baru.
Soal
Carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar, seperti surat kabar, media elektronik atau buku sumber lainnya. Tulislah hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini.
Jawaban
Kelebihan
Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Stabilitas negara lebih terjamin
Perkembangan GDP per kapita Indonesia naik, pada tahun 1968 hanya 70 dolar AS dan mencapai lebih dari 1.565 dolar AS pada 1996.
Angka kemiskinan menurun
Kebutuhan pangan masyarakat tercukupi
Terwujudnya program pemerintah Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
Terwujudnya Gerakan Wajib Belajar
Terwujudnya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
Dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan UUD 1945.
Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan Pemilu
Kelemahan
Pemerintah orde baru cenderung bersifat otoriter
Pembangunan Indonesia yang tidak merata
Maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Timbulnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia.
Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain
Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
Kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada tiga partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
:quality(50)/photo/2024/08/16/featured-neww-2024-08-16t15204-20240816032440.jpg)
:quality(50)/photo/2022/11/14/hyeri-smilejpg-20221114105357.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/12/20240513_ilustrasi-zodiak-paling-20241112105419.jpg)
:quality(50)/photo/2024/12/22/hq720-64jpg-20241222071816.jpg)
:quality(50)/photo/2024/12/19/v2-acix7-yp12p_600x600jpgjpg-20241219115024.jpg)