Pontianak, Sonora.ID - Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp831,1 miliar untuk pengelolaan perbatasan di Kalimantan Barat (Kalbar). Alokasi anggaran ini ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berada di Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang strategis.

“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk pengelolaan perbatasan negara, dengan realisasi yang terus meningkat. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk Kalimantan Barat mencapai Rp 831,1 miliar,” jelas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) di Pontianak, Selasa (27/8/2024).

Dengan anggaran pengelolaan perbatasan sebesar itu, Tito menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam penguatan pembangunan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh Gubernur yang wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga untuk memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Tito juga mendorong agar anggaran daerah dialokasikan secara optimal guna mendukung pengembangan infrastruktur dan fasilitas di daerah-daerah perbatasan.

Baca Juga: Profil Pramono Anung, Disebut Bacagub PDI-P di Pilkada Jakarta 2024

Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Harisson mengusulkan beberapa penyesuaian terkait Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kalimantan Barat. Serta melanjutkan program yang belum terlaksana dari periode sebelumnya.

Dia juga berupaya mendorong pengembangan pariwisata dan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk PLBN, bandara, dan jalan.

Tak hanya itu, Ia juga menyinggung terkait agenda pembentukan daerah otonomi baru yakni Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Sekayam Raya, dan Kabupaten Banua Landjak sebagai prioritas pada periode 2025-2029.

“Saya berharap adanya evaluasi perizinan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang tidak aktif, serta solusi terkait hambatan ekspor. Keberadaan terminal barang internasional dan dukungan terhadap UMKM juga menjadi fokus,” tutur Harisson.

Harrison juga mengusulkan penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Paloh sebagai Kawasan Strategis Nasional tertentu, serta perubahan fungsi Cagar Alam Gunung Nyiut menjadi Taman Nasional.

“Kalimantan Barat sebagai provinsi yang berdekatan dengan IKN mengharapkan dampak positif yang merata. Saya mengusulkan beberapa proyek strategis untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan,” ungkapnya.

Dia berharap Gerbangdutas menjadi momentum untuk mendorong percepatan pembangunan perbatasan secara komprehensif dan terpadu. Serta mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam membangun wilayah perbatasan negara.

“Melalui Gerbangdutas 2025-2029, diharapkan terwujud perbatasan negara yang menjadi beranda terdepan penjaga kedaulatan negara dan mensejahterakan masyarakat di wilayah perbatasan secara berkesinambungan,” pungkas Harisson.