Mewakili Kepala Diskominfo PPU, Khairudin, Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo PPU, Roinald Pagayang mengatakan kegitan ini di hadiri dari beberapa SKPD, Kecamatan, Kelurahan serta RSUD yang mengajukan daftar informasi yang dikecualikan (DIK) untuk dilakukan pengujian konsekuensi. 

 

"Pengujian konsekuensi dilakuakn PPID bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan dari Akademisi Mangara Maidlando Gultom, SH,M.H. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Balikpapan. "ungkapnya

 

Roinald menyampaikan kegiatan ini didasari Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa informasi data pegawai yang termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dikecualikan.

 

"Klasifikasi informasi yang dapat dikecualikan kepada publik dengan sifat ketat dan terbatas. "ucapnya

 

Lanjut Roinald mengatakan namun, sebelum menyatakan suatu informasi Publik sebagai informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan proses uji Konsekuensi, dengan menyebutkan dasar hukum pengecualian informasi, konsekuensi atau pertimbangan dibuka dan ditutup sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (PERKI) 1 Tahun 2021

 

"Hasil dari pelaksanaan uji konsekuensi informasi tersebut, akan menghasilkan 

daftar klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam paser Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten PPU. 

 

Roinald menambahkan, uji konsekuensi informasi akan melibatkan semua organisasi perangkat daerah, kelurahan serta Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU,

 

"Sehingga dapat terjalin koordinasi serta kesepahaman dalam pengelolaan informasi publik secara terpusat antara Dinas Kominfo dengan semua badan publik,”pungkasnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Upaya Pertahankan Prestasi Daerah Pemkab PPU Buka Ekspose Adipura