JKN, Evaluasi 10 Tahun dan Tantangan Baru dalam Pemerintahan Mendatang

25 September 2024 18:40 WIB
Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa per 1 September 2024, 98,67% atau lebih dari 277 juta penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN
Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa per 1 September 2024, 98,67% atau lebih dari 277 juta penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN ( RIA-BPJS Kesehatan Ska)

Surakarta, Sonora.ID -BPJS Kesehatan menyelenggarakan media workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru.”

Kegiatan Workshop yang di ikuti seluruh Deputi BPJS Kesehatan di Indonesia secara daring .Rabu (25/09/2024) bertempat di ruang rapat BPJS Kesehatan cabang Surakarta bersama rekan rekan media di soloraya mengikuti workshop secara daring.

Pembahasan dalam acara ini menitikberatkan untuk mengevaluasi pencapaian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama sepuluh tahun dan menghadapi tantangan baru di bawah pemerintahan mendatang.

Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa per 1 September 2024, 98,67% atau lebih dari 277 juta penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia. Ghufron Mukti menjadi pembicara utama dalam workshop ini.

Selain itu, turut hadir Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nunung Nuryartono, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, serta Timboel Siregar dari BPJS Watch. Workshop ini diselenggarakan di Jakarta dan melibatkan berbagai stakeholder dari sektor kesehatan dan pemerintahan.

Baca Juga: Tagih Gaji 6 Bulan, Buruh PT Kusumahadi Pasang Spanduk Protes di Pagar

Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder. Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri,dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.

“Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru. Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel.

Program JKN telah memberikan akses kesehatan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Menurut Ghufron, pemanfaatan layanan JKN meningkat drastis, dari 92,3 juta pada 2014 menjadi 606,7 juta pada 2023. Inovasi seperti Aplikasi Mobile JKN telah memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan diharapkan terus memperkuat kemitraan dengan lebih dari 23.000 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan meningkatnya beban penyakit katastropik seperti diabetes dan kanker. Pemerintah baru diharapkan tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan Program JKN melalui kolaborasi aktif dari berbagai pihak.

Baca Juga: Tagih Gaji 6 Bulan, Buruh PT Kusumahadi Pasang Spanduk Protes di Pagar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm