Sonora.ID - Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY bersama TPID DIY dan stakeholders terkait menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY dengan mengusung tema “Kesiapan Pemerintah Daerah DIY dalam Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru”.

Hadir dalam HLM TPID DIY tersebut Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim, Jajaran Forkopimda DIY, Kepala Daerah se-DIY, anggota TPID se-DIY, serta stakeholders terkait.

Rapat dibuka dengan paparan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY  Herum Fajarwati yang membahas terkait perkembangan inflasi DIY sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan rilis BPS, IHK DIY Bulan Oktober 2024 tercatat inflasi sebesar 0,09% (mtm) pada bulan Oktober 2024, sehingga secara kumulatif mencapai 0,57% (ytd), dengan perkembangan tersebut, inflasi secara year-on-year sebesar 1,57%.

Adapun inflasi tertinggi di tahun 2024 yaitu sebesar 0,43% (mtm) yang disumbang saat periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1445H.

Selain itu, disampaikan pula bahwa komoditas yang memiliki bobot/andil yang besar serta komoditas yang memiliki gejolak harga yang tinggi/fluktuatif perlu diwaspadai dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Nataru 2024.

Baca Juga: PMI DIY menggelar Bimtek PMER

Kepala Perwakilan BI DIY Ibrahim juga menyampaikan bahwa tekanan inflasi DIY pada akhir tahun cenderung meningkat, bersumber baik dari sisi permintaan, terutama akibat meningkatnya kebutuhan untuk perayaan HBKN dan libur akhir tahun.

Sementara dari sisi penawaran, pasokan komoditas tanaman pangan dan hortikultura cenderung berkurang seiring masa panen raya yang telah berlalu.

Mencermati hal tersebut, terdapat usulan rekomendasi pengendalian inflasi pada jangka pendek maupun jangka panjang yang meliputi sisi hulu, sisi antara, dan sisi hilir, yaitu (1) mendorong petani untuk tetap berproduksi melalui kepastian penyerapan pasokan dan pengelolaan ekspektasi produsen, pendampingan dan fasilitasi peningkatan produksi dan kualitas, serta kepastian penyerapan (off-taker); (2) memperkuat data Neraca Pangan untuk memudahkan tracking komoditas pangan strategis yang mendukung Kerjasama Antar Daerah (KAD); (3) penyerapan excess supply komoditas strategis melalui dukungan peran BUMD Taru Martani dan Bulog, termasuk mengoptimalkan peran ASN yang disinergikan dengan gerakan sosial di masyarakat; (4) pengembangan inovasi sarana pertanian digital dan pengaturan pola tanam, termasuk mendorong hilirisasi pangan berkelanjutan dengan didukung penguatan infrastruktur dan rantai pasok; serta (5) melakukan komunikasi secara periodik kepada masyarakat terkait belanja bijak. Seiring dengan penyesuaian harga BBM, diharapkan juga terdapat koordinasi dan pengawasan berkala dan terstruktur untuk menjamin ketersediaan hingga distribusi BBM dan LPG di masyarakat. 

Sejalan dengan hal tersebut, arahan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menekankan pentingnya peranan sinergi antar lembaga dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi sehingga mendukung kinerja ekonomi, keterjangkauan harga komoditas dan daya beli masyarakat.

Isu-isu strategis utamanya terkait pengelolaan sampah juga perlu mendapat perhatian serius dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjamin kenyamanan seluruh masyarakat, mengingat sektor pariwisata merupakan sektor penggerak ekonomi utama di DIY.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kondisi pasokan di DIY stabil dan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pasokan Nataru 2024.

Upaya TPID DIY dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2024 terus diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan program kerja sesuai roadmap TPID jangka pendek, menengah, dan panjang.

Hal itu sebagai wujud komitmen Bank Indonesia, Pemerintah, serta seluruh stakeholder dalam mencapai inflasi 2024 sesuai target sebesar 2,5%±1.

Baca Juga: Perkuat Literasi, Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Gelar Sosialisasi Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen