Jakarta, Sonora.ID - Pertama kali digelar di Jakarta, Social Security Summit 2024 menjadi langkah strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

 

Social Security Summit 2024 secara resmi dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan menghadirkan ragam diskusi strategis terkait jaminan sosial terhadap masyarakat.

 

"Semoga hasil diskusi dalam acara ini benar-benar keluar dengan suatu strategi dan solusi," ucap Yassierli saat membuka acara di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

 

"Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menunggu, kira-kira terkait dengan kami regulasi seperti apa, kebijakan seperti apa, dan strategi seperti apa yang harus kami tempuh," kata Yassierli.

 

Dalam sambutannya, Yassierli juga menyebut saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih selaras dengan fungsinya dalam memenuhi jaminan sosial untuk masyarakat, dan diharapkan dapat terus memperluas kepesertaanmya hingga menemukan strategi yang sifatnya preventif.

 

Baca Juga: Jamaluddin Minta BPJS Kesehatan Evaluasi Pelayanan di PPU

Selain itu, lanjut Yassierli, pihaknya menitipkan beberapa hal yang perlu dibahas, diantaranya perihal perlindungan jaminan sosial, hingga perlunya pendekatan yang lebih preventif yang terkait dengan jaminan ketenagakerjaan.

"BPJS ketenagakerjaan akan memiliki peran yang sangat signifikan ke depan dalam aksi-aksi ataupun intervensi-intervensi yang sifatnya proaktif. Kita tunggu hasil rekomendasinya," ungkap Yassierli.

 

Sementara itu dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menngungkapkan, bahwa hadirnya Social Security Summit 2024 merupakan bentuk respon terhadap tantangan besar yang kini tengah dihadapi sejumlah negara-negara berpenghasilan menengah termasuk Indonesia, yaitu "middle income trap."

 

Fenomena ini, kata Anggoro, terjadi ketika negara-negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi dan kesulitan untuk bertransisi menuju status negara berpenghasilan tinggi.

 

"Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap middle income trap adalah ketidakcukupan sistem jaminan sosial yang mampu mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," beber Anggoro.

 

Menurutnya, ketidakadilan terjadi dalam distribusi sumber daya, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial membuat masyarakat semakin rentan dan menghambat inovasi serta produktivitas. 

 

Baca Juga: Pemprov Kalbar Dukung Penuh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Terlebih saat ini struktur pekerja Indonesia didominasi oleh sektor informal yang angkanya mencapai hampir 60 persen atau sejumlah 84,13 juta. 

Selain itu, lanjut Anggoro, demografi penduduk Indonesia tengah bergerak menuju era ageing population, di mana proporsi penduduk lansia jumlahnya mengalami peningkatan.

 

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pihak, sebab pekerja informal dan penduduk lansia rentan untuk jatuh dalam kemiskinan saat mengalami risiko sosial ekonomi," tegas Anggoro.

 

Untuk itu perluasan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sebuah hal yang mutlak dilakukan, agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

 

Apalagi, kata Anggoro, hingga Oktober 2024, jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta, dan didominasi oleh segmen formal atau Penerima Upah (PU) sebesar 25,8 juta pekerja. Sedangkan sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) jumlahnya sebesar 9,4 juta pekerja.

 

Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, Social Security Summit 2024 ini diharapkan mampu menjadi ajang diskusi untuk menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya dalam hal ini kesejahteraan pekerja yang merupakan cita-cita kita bersama.

 

"Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia adalah langkah penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan kerja sama yang erat dari semua pihak, saya yakin kita bisa bergerak bersama membangun Indonesia sejahtera," pungkas Anggoro.

 

Baca Juga: BPJS Kesehatan Ajak TKSK Gencarkan Sosialisasi Keaktifan Peserta JKN