Sonora.ID - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menggelar High Level Meeting (HLM) se-DIY sebagai forum koordinasi untuk mengakselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di wilayah DIY.
Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021, TP2DD bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan layanan publik dan pendapatan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, Wiyos Santoso, menyampaikan pemerintah daerah DIY bersinergi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY dan BPD DIY terus berupaya untuk mendorong perluasan digitalisasi di daerah melalui pemanfaatan kanal pembayaran digital untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).
Hal ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional P2DD tahun 2024 di Jakarta pada 23 September 2024 untuk mendorong penguatan ekosistem transaksi digital pemerintah daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta, Ibrahim, menyampaikan Bank Indonesia (BI) melaksanakan kebijakan sistem pembayaran yang pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Salah satu langkah yang diambil adalah akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah guna mendorong peningkatan volume transaksi dan inklusi keuangan digital.
Ibrahim turut menyampaikan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) melalui pengembangan dan optimalisasi ekosistem Sistem Pembayaran, antara lain melalui inovasi Standar Nasional Open API (SNAP), QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah.
Baca Juga: Tol Solo-YIA Segera Dibuka, Uji Fungsional Natal dan Tahun Baru 2024
Dalam konteks ETPD, QRIS telah berperan sebagai game changer metode pembayaran pajak dan retribusi daerah, baik secara online maupun offline.
Kemudahan pembayaran melalui QRIS mendorong kualitas layanan kepada pengguna yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan realisasi PDRD.
Ibrahim menyampaikan, pada tahun ini BI DIY memperkenalkan tagline Jogja QRIStimewa sebagai kampanye perluasan akseptasi QRIS di DIY.
Hingga triwulan III 2024, secara akumulatif tercatat jumlah merchant QRIS DIY sebanyak 815 ribu, yang tumbuh 21,21% (yoy) dam jumlah pengguna QRIS yang mecapai 913 ribu pengguna atau tumbuh 21,39% (yoy).
Sementara nominal QRIS pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp5,81 triliun yang tumbuh 298,87% (yoy) dan volume transaksi sebanyak 60,27 juta transaksi atau tumbuh 283,18% (yoy).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DIY menyampaikan beberapa arahan strategis dari mewakili Gubernur DIY terkait digitalisasi ekosistem keuangan daerah ke depan.
Pertama, TP2DD perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kanal nontunai untuk transaksi pemerintah daerah, khususnya kanal digital, baik untuk penerimaan PDRD maupun belanja melalui pemanfaatan KKI Segmen Pemerintah. Hal ini perlu didorong dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar pemanfaatan kanal nontunai semakin optimal.
Kedua, perlu dilakukan pembaruan roadmap TP2DD dengan mengakomodasi arahan Rakornas P2DD, antara lain terkait implementasi KKI segmen Pemerintah serta implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Ketiga, Wakil Gubernur meminta komitmen BPD DIY selaku bank RKUD untuk terus mendukung perluasan dan optimalisasi penggunaan kanal penerimaan nontunai Pemda se-DIY, dengan berbagai terobosan dan inovasi.
Keempat, TP2DD agar dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah berjalan optimal melalui program-program unggulan yang menarik dengan tetap mengutamakan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Pada kegiatan HLM juga dilakukan Launching Layanan Digital Pembayaran Pajak DIY untuk pembayaran PKB menggunakan kanal QRIS dinamis melalui website www.jogjaprov.go.id.
Layanan Pembayaran Pajak DIY merupakan hasil sinergi antara pemerintah DIY bersama PT Jasa Raharja, BPD DIY, dan Dirlantas Polda DIY untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
Wajib pajak hanya perlu mendaftar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), secara otomatis sistem akan mendeteksi seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki. Melalui layanan digital tersebut, diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran PKB serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara tepat waktu.
Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow mengenai kebijakan dan arah pengembangan Satgas P2DD kedepan oleh Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kemenko Bidang Perekonomian RI, Puji Gunawan, serta penyampaian success stories dari perwakilan TP2DD pemenang Championship TP2DD 2024 terbaik tingkat provinsi yakni Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Dwi Agus Sulistyo, dan pemenang tingkat kota yakni Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Natalistiyanto Kurniawan. Kegiatan HLM dirangkaikan dengan capacity building bagi tim teknis yang tergabung dalam TP2DD se-DIY untuk mengevaluasi kinerja Championship TP2DD 2024, serta meningkatkan pemahaman dan kapasitas TP2DD terkait penyusunan laporan Championship TP2DD ke depan.
Pada ajang tersebut, TP2DD se-DIY berhasil meraih 4 (empat) penghargaan pada masing masing kategori, yakni: 1) Terbaik III Kategori TP2DD Provinsi untuk wilayah Jawa-Bali yang diraih oleh TP2DD DIY; 2) Terbaik III Kategori Program Unggulan P2DD Provinsi secara Nasional yang diraih oleh TP2DD DIY; 3) Terbaik II Kategori Program Unggulan P2DD Kota secara nasional yang diraih oleh TP2DD Kota Yogyakarta; dan 4) Terbaik III Kategori Bank Pembangunan Daerah Pendukung ETPD secara Nasional yang diraih oleh Bank BPD DIY.
Lebih lanjut, Pemerintah Daerah DIY juga meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Implementasi QRIS terbaik pada Bank Indonesia Award tahun 2024.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News