Bandung, Sonora.ID - Ketersediaan energi hijau di Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menarik para investor terutama dalam mendukung transisi menuju energi berkelanjutan.

 

Sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia, Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk pengembangan energi hijau, seperti energi surya, angin, biomassa, dan panas bumi. 

 

Jabar  ini memiliki potensi energi surya tinggi dengan tingkat radiasi matahari yang stabil, sementara daerah pegunungan memberikan peluang besar untuk energi angin dan panas bumi.

 

Pemerintah Jawa Barat juga telah menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan pro-energi hijau, seperti pengembangan kawasan energi terbarukan dan insentif bagi investor yang berfokus pada proyek energi ramah lingkungan.

 

Infrastruktur yang terus berkembang, seperti jalan tol dan kawasan industri modern, semakin mempermudah akses dan distribusi energi hijau di seluruh wilayah.

 

Namun demikian, semua itu nantinya akan tergantung dari kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah hasil Pilkada serentak November 2024 kemarin.

 

Baca Juga: Pemkot Bandung Kembali Imbau Warga Masifkan Lagi Gerakan PSM dan Jumantik

"Kalau petahana yang menang, mungkin bisa langsung bekerja menjemput target pemerintah pusat. Tapi jika orang baru menang pilkada, saya yakin, mereka akan lama dalam melakukan konsolidasi," ucap Pengamat Ekonomi dari UNPAD Bandung, Fery Hadiyanto, dalam Diskusi Panel Menyongsong Era Baru : Menyusun Solusi untuk Masa Depan Bisnis dan Ekonomi Jawa Barat, di Boscha Space Dago Kota Bandung, Jumat (6/12/2024).

"Jadi saya berharap di Jabar, siapapun yang menang, bisa langsung "gas" saja untuk merealiasikan target pusat,” tegas Fery.

Fery menyebut, setelah Indonesia memiliki Presiden Terpilih Prabowo Subianto, langsung menetapkan sejumlah target prestisius, dan bahkan seperti sulit untuk direalisasikan, seperti diantaranya menetapkan pertumbuhan ekonomi 8 % dalam 5 tahun ke depan.

"Target yang terkesan ambisius, namun bisa saja terealisasi asalkan semua pihak ikut mendukung, termasuk kepemimpinan di daerah," ungkap Fery.

Di sisi lain, seperti diketahui 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di Indonesia telah menggelar Pilkada serentak 2024, dan ini akan memberikan penyesuaian dalam peran pemerintah daerah pada perekonomian daerah.

Baca Juga: Sambut Libur Nataru, Daop 2 Bandung Sediakan Ratusan Ribu Tiket KA

Target itu menurut Fery memang sangat berat. Di mana sebelumnya selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5 persen, meski sempat ditargetkan sebesar 7 persen. 

"Memang kala itu terkendala oleh covid 19. Namun pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung pada kondisi dalam negeri saja, tapi juga kondisi global, seperti konflik Israel - Palestina - Iran yang ikut membawa Amerika masih menjadi ancaman. Begitu pula konflik Ukraina - Rusia yang entah kapan akan berakhir," ungkap Fery.

“Indonesia masih bergantung dari ekonomi Amerika, terutama ekspor tekstil kita yang masih besar. Presiden Trump sendiri sudah membuat kebijakan untuk menarik semua potensi Amerika di luar negeri. Sehingga ini akan menjadi sulit bagi kita, sebab tanpa capital inflow dari Amerika, pertumbuhan ekonomi 8 persen akan semakin berat,” tegas Fery.

Menurutnya aspek Geopolitik Global belum akan berhenti di tahun 2024 – 2025, kehati-hatian dengan terpilihnya Presiden Trump karena ekspor Jawa Barat ke AS cukup dominan. 

Fery juga mencermati isu akan under capacity pembentukan PDB Nasional & PDRB Jawa Barat sepertinya harus diwaspadai di tahun 2025.

“Dalam dua tahun terakhir pertumbuhan eknomi Jabar selalu di bawah nasional, sebuah peringatan bagi kita di Jabar. Salah satu sebabnya karena beberapa pabrik tekstil tutup atau pindah. Nah, harus dicari komponen pengganti atas masalah ini agar pertumbuhan ekonomi Jabar masih bisa positif,” tegasnya.

Hal senada dikemukakan Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat Sri Dewi, yang mengatakan isu ekonomi saat ini cukup berat, selain target pertumbuhan ekonomi 8 persen, rencana pemerintah menaikan PPN 12 persen dan UMR sebesar 6,5 persen cukup mengejutkan bagi kalangan pengusaha.

“Dalam waktu dekat kami akan beraudiensi dengan pengusaha terkait ini. Agar industri bisa tetap bertahan di Jabar dan tidak pindah. Harus dicari jalan keluarnya,” ucap Dewi.

Dewi mengatakan, pemeritahan baru harus lebih 'ngotot' lagi dalam memanfaatkan infrastruktur Jabar khususnya di Kawasan Rebana, Kertajati dan Pelabuhan Patimban.

“Gubernur terpilih diharapkan kebijakan-kebijakannya melanjutkan yang baik untuk mendorong terus pertumbuhan ekonomi, bukan membuat kebijakan coba- coba," tegas Dewi.

Permasalahan yang menurutnya menjadi PR besar adalah masih sulitnya mengurus perijinan berusaha di Jabar. Termasuk ijin bagi investor bidang pariwisata, yang digadang-gadang akan menjadi potensi pendorong pertumbuhan ekonomi di Jabar.

Baca Juga: Jelang Nataru, Pemkot Bandung Gelar Bazar Murah di 6 Kecamatan

Sementara itu, salah satu syarat investasi yang diminta oleh negara asing adalah ketersediaan pasokan energi hijau. Kondisi ini masih menjadi kendala di Jawa Barat karena pemanfaatan produksi energi hijau masih kecil.

Sementara itu, General Manager Pemasaran dan Pengembangan Bisnis PT Surya Energi Indotama (SEI) Kurniawan Imam Ghozali, mengatakan pihaknya ingin ikut berkontribusi mendorong peningkatan investasi di Jabar dengan mempersiapkan energi hijau bagi investor yang ingin masuk ke Jabar.

PT SEI sudah implementasikan di beberapa sektor efisiensi energi yaitu Energi Saving PJU dan Electric Vehicle serta pada sektor bisnis utama SEI di Renewable Energy untuk implementasi Solar PV Rooftop.

Pemasangan Solar PV Rooftop pada Industri dapat mengurangi biaya operasonal Listrik sampai 40%, sehingga secara khusus untuk Industri tekstil dapat membantu mengurangi biaya operasinal yang sangat signifikan sehingga diharapkan Industri Tekstil di Jawa Barat dapat bertahan di tengah tantangan yang ada.