Sonora.ID - Proyek Strategis Nasional atau PSN berupa Reklamasi Surabaya Waterfront Land atau SWL seluas 1.084 hektar dengan nilai investasi mencapai Rp 72 triliun merupakan proyek yang akan memunculkan empat pulau buatan di sepanjang pantai timur surabaya. Namun proyek ini terus mendapat protes keras dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang merasa mata pencaharian dan lingkungannya terancam.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan menyampaikan bahwa Komisi C DPRD Surabaya juga sepakat menyuarakan penolakan terkait proyek reklamasi pantai surabaya, melihat lebih banyak dampak negatif yang akan terjadi jika proyek ini tetap dijalankan.

“Kalau di Komisi C (DPRD Kota Surabaya), kami sepakat untuk bagaimana menolak reklamasi ini dilanjutkan. Karena memang tadi, dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada dampak positifnya, “ kata Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Selasa (4/2/2025).

Eri mengatakan penolakan reklamasi pantai surabaya ini terus akan disuarakan karena setelah melakukan groundcheck, lokasi pembangunan reklamasi pantai surabaya ini adalah area tangkapan ikan dan binatang laut yang selama ini menjadi mata pencaharian nelayan di surabaya. Sehingga hal tersebut akan menjadi ancaman kesejahteraan hidup nelayan.

“Sudah kita cek juga, kita lakukan groundcheck, ternyata area yang akan dijadikan pulau buatan itu adalah memang area tangkapan ikan, area tangkapan binatang laut yang selama ini menjadi mata pencaharian warga setempat. Setelah pulau buatan ini ada yang namanya arus besar kapal, arus besar pelayaran yang tidak akan bisa diakses oleh nelayan karena kekuatan kapal nelayan tidak akan bisa mengarungi arus laut itu, jadi yang bisa dijelajahi oleh nelayan setempat itu yang akan menjadi lokasi pembangunan reklamasi ini sehingga itu yang kemudian menjadi salah satu alasan utama untuk menolak reklamasi ini, “ ujarnya.

Baca Juga: Mulai 1 Februari, Daop 2 Tambah Perjalanan KA Menuju Pasar Turi Surabaya

Berbagai dampak negatif lain yang diutarakan oleh Eri yaitu proyek ini tidak sejalan dengan agenda ekonomi, agenda lingkungan, dan agenda penataan ruang yang adil di Surabaya.  

“Jadi ada agenda ekonomi, agenda lingkungan, dan ketiga adalah agenda penataan ruang. Di surabaya ini kan salah satu tantangan berat utama adalah bagaimana kita mewujudkan penataan ruang yang adil. Nah dari tiga agenda ini, tidak ada satupun yang bisa dijawab oleh pembangunan reklamasi atau pembangunan pulau buatan ini. Agenda lingkungan jelas patah, karena dengan adanya reklamasi ini menghancurkan ekosistem, menghancurkan kekayaan habitat yang ada disitu, kemudian juga menghancurkan mangrove yang kemudian menjadi salah satu penyerap emisi karbon utama di surabaya. Kemudian yang kedua soal agenda ekonomi, jelas kita tidak bisa membayangkan misalnya bagaimana masyarakat nelayan yang jumlahnya sekitar 800 di sepanjang itu tetapi ekosistem bisnisnya ada puluhan ribu, karena disitu ada keluarganya, kemudian ada ekosistem penunjangnya, kemudian produk olahannya dan segala macem, ini juga akan terganggu mata pencaharian hidupnya, “ jelas dia.

“Kemudian yang ketiga soal agenda penataan ruang tadi dimana hampir tidak mungkin masyarakat pesisir itu akan menempati pulau buatan itu, dalam artian memiliki asetnya, kemudian mengaksesnya, karena dengan investasi 72 triliun itu tadi pasti harga jualnya juga akan sangat mahal. Jadi ini tidak menjawab satupun agenda kesejahteraan masyarakat pesisir, agenda lingkungan, agenda penataan ruang yang adil di kota surabaya, “ katanya.

Bahkan, menurut Eri, dari pembayaran PBB proyek reklamasi pantai surabaya ini pun, pemerintah kota juga tidak akan mendapatkan manfaat yang signifikan. Namun malah akan direpotkan oleh dampak yang ditimbulkan, terutama soal ancaman banjir yang akan terjadi dari hasil pembangunan PSN tersebut.

TERKINI

Pesona Kulminasi Tarik Minat Wisatawan Tiongkok dan Norwegia

23 Maret 2025 10:25 WIB

3 Zodiak Dapat Kejutan Besar di Akhir Maret 2025, Siap-siap Banjir Rezeki

23 Maret 2025 10:10 WIB

3 Zodiak Karier Melejit Pesat di Akhir Maret 2025, Kamu Termasuk?

23 Maret 2025 09:45 WIB

Kapal Induk Otonom: Jawaban atas Tantangan Geografis dan Strategis Indonesia

23 Maret 2025 08:44 WIB