Bagikan :
:quality(50)/photo/2025/03/14/img-20250314-wa0006jpg-20250314010819.jpg)
Penulis: Achmad Aulia
Sonora.ID – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri peluncuran Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI, Rabu (12/3/2025).
Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Menko Polkam RI Budi Gunawan, yang menegaskan bahwa pembentukan dua desk tersebut merupakan bagian dari target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai zero karhutla pada 2025 serta memperkuat perlindungan bagi pekerja migran.
Budi Gunawan menjelaskan bahwa Karhutla masih menjadi permasalahan serius yang berdampak luas, mulai dari lingkungan hingga geopolitik, karena asap lintas batas negara.
Oleh karena itu, pemerintah mengumpulkan berbagai lembaga terkait, termasuk BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan.
“Beberapa wilayah diprediksi mengalami peningkatan titik panas (hotspot), terutama di Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan, Sumbar, Sumut, dan Papua Selatan. Puncaknya diperkirakan terjadi antara Juni hingga September 2025,” ujar Budi Gunawan.
Baca Juga: Podcast Tribun Sumsel-Sriwijaya Post: Ratu Dewa Bahas Efisiensi Penanganan Banjir
Ia menambahkan, mitigasi bencana telah disiapkan untuk mencegah karhutla selama musim kemarau.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga lahan tetap aman dari kebakaran,” tegasnya.
Selain Karhutla, Desk Koordinasi Perlindungan PMI dan TPPO juga menjadi perhatian utama pemerintah.
Menurut Budi Gunawan, pekerja migran adalah pahlawan devisa negara dengan kontribusi mencapai Rp 251 triliun pada 2024.
“Tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus terkait PMI, termasuk eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. Dengan adanya desk ini, diharapkan penanganan kasus semakin baik dan jumlah pelanggaran hukum terhadap pekerja migran bisa berkurang,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan perbaikan perlindungan bagi pekerja migran dari hulu hingga hilir, memastikan mereka bekerja secara legal dan terlindungi dari kejahatan perdagangan manusia.
Peluncuran desk ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari kementerian terkait, pemerintah daerah, serta perwakilan instansi yang terlibat dalam penanggulangan Karhutla dan perlindungan pekerja migran.
:quality(50)/photo/2025/03/13/6001364057a54jpg-20250313112331.jpg)
:quality(50)/photo/2025/03/16/_7618ef03-e10a-4bd2-a520-8068ab9-20250316052634.jpeg)
:quality(50)/photo/2025/03/16/_afc599ee-59fa-40c3-ab0c-21f384a-20250316050716.jpeg)
:quality(50)/photo/2025/03/16/_0729f983-af85-42a4-a80e-36d1993-20250316045909.jpeg)
