Penajam, Sonora.ID – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin meminta agar lebih mempeketat perizinan yang diterbitkan untuk perusahaan.

 

Bukan hanya itu, juga harus mengawasi perusahaan karena banyak yang sudah beroperasi namun belum mengantongi izin. 

Namun demikian, ia mengakui 

pemindahan pusat pemerintahan melalui megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), merupakan peluang bagi segenap investor atau pengusaha untuk turut mengembangkan kawasan baru ini. 

Hal ini membuat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah induknya juga semakin mengalami peningkatan minat investor di berbagai sektor. 

 

Ia menilai kendati banyak pemilik modal berniat menanamkan modalnya di wilayah berjuluk Benuo Taka ini, status perizinannya harus jelas. 

"Seiring pembangunan IKN, investor melirik PPU potensial untuk ditanami modal, namun realisasinya tidak selamanya berjalan mulus karena kendala perizinan dan kepatuhan terhadap aturan," ujar Mahyudin

 

Politisi Gelora ini mengatakan masih banyak perusahaan yang beroperasi tanpa izin yang jelas atau belum memenuhi syarat yang ditetapkan. 

"Tantangan terbesarnya ialah batas wilayah administrasi PPU dengan IKN yang sering menimbulkan kebingungan dalam pengawasan, sehingga sulit dijangkau untuk dilakukan inspeksi," ujarnya. 

 

Ia meminta agar instansi terkait, baik Dinas Perizinan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker) kecamatan hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memperkuat pengawasan terhadap izin usaha. 

"Kalau sudah memiliki izin yang jelas, jangan melupakan kewajiban tanggung jawab sosialnya atau CSR," ucapnya. 

 

Temuannya pada sidak yang dilakukan menunjukkan beberapa perusahaan termasuk perusahaan asing (PMA) masih bermasalah dalam hal legalitas dan penggunaan lahan. 

"Data sinkron terkait status perizinan usaha di PPU itu belum kami dapatkan. Di DPRD, kami siap mengawal segala prosesnya agar dampaknya tidak merugikan masyarakat dan daerah atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan," katanya. (Adv/DPRD PPU)

 

Baca Juga: Mahyudin Minta Pemkab PPU Trasparan Dalam Terbitkan Izin