Akibat lain yang harus diterima oleh Indonesia karena adanya praktek korupsi adalah tingginya biaya ekonomi, hingga dapat menimbulkan ekonomi bayangan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan alokasi sumber daya perusahaan yang tidak efisien.
Selain korupsi, deretan faktor lain seperti inefisiensi birokrasi menduduki skor 11,1. Dilanjutkan dengan akses ke pembayaran yang meraih angka 9,2, dan juga infrastruktur yang tidak merata dengan angka sekitar 8,8. Selain itu, ada pun faktor kebijakan tidak stabil dengan angka 8,6 yang melengkapi 5 faktor utama.
Baca Juga: 7 Gaya Kepemimpinan Bos di Perusahaan, Mana yang Lebih Baik?
Di sisi lain, alasan lainnya yang juga sering kali mengganjal investasi dalam negeri adalah instabilitas pemerintah yang mendapat skor 6,5.
Kemudian tarif pajak yang di peringkat 6,4. Lalu etos kerja buruh mendapat poin 5,8, regulasi pajak 5,2, dan pajak 4,7.
Kelima alasan di atas melengkapi 10 besar faktor yang menjadi penghalang perkembangan inflasi di Indonesia.
Sementara enam sisanya adalah pendidikan tenaga kerja rendah 4,3, kejahatan dan pencurian 4, peraturan tenaga kerja 4, kebijakan kurs asing 3, kapasitas inovasi minim 2,5 dan kesehatan masyarakat buruk 1,8.
Baca Juga: Target Bisnis Anda Tertunda? Coba Implementasikan Kiat Berikut