Sonora.ID - Sebuah pernyataan yang cukup mencengangkan dan pedas dilontarkan oleh seorang Direktur Eksekutif Cgarta Politika pada salah satu acara di stasiun televisi nasional.

Dirinya mengomentari situasi perpolitikan di Indonesia. Yunarto Wijaya, menilai bahwa sikap Presiden Jokowi mengangkat Prabowo sebagai menteri pertahan bukanlah sebuah sikap negarawan.

Baca Juga: 7 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Dianggap Kontroversial

Selain menilai Presiden Jokowi dan Prabowo bukan negarawan, pakar politik tersebut juga melihat dari sudut pandangnya bahwa 'mereka' telah melakukan transaksi politik.

Pernyataan terrsebut terlontar setelah pembawa acara, Najwa shihab meminta pendapat Yunarto Wijaya mengenai alasan Jokowi memberikan kementerian strategis dengan nilai anggaran cukup fantastis kepada Prabowo yang notabene bekas lawan politiknya.

Baca Juga: Diangkat jadi Menteri BUMN, Erick Thohir : Saya Siap Dicopot

" Ini kementerian strategis. Anggarannya paling besar. Rp 131,2 triliun yang dimiliki Kementerian Pertahanan. Terbesar dibanding kementerian lain. Diberikan kepada lawan politiknya yang ketika itu bertarung, Prabowo Subianto apa analisa Anda?" Tanya Najwa Shihab kepada Yunarto Wijaya.

Baca Juga: Jokowi Teken UU Perkawinan, Peraturan ini Lebih Untungkan Wanita

Mulanya Yunarto Wijaya menuluskan kata 'negarawan' yang kerap di bubuhkan pada Jokowi dan juga Prabowo.

"Pertama saya ingin meluruskan bahasa-bahasa yang menyiratkan bahwa ini negarawan, Ketika Jokowi memberikan jabatan menteri ke lawan politiknya, Jokowi dibilang negarawan. Sebaliknya, Prabowo mengalah menjadi menteri, Prabowo dibilang negarawan. Itu transaksi, bukan negarawan" tutur Yunarto dengan tegas dan lancar.

Yunarto juga menjelaskan bahwa jika Jokowi mampu untuk memastikan bahwa mereka telah berbeda post dengan prabowo dan mampu bertindak menjadi pemimpin dari Prabowo maka dia(Jokowi) adalah negarawan.

Baca Juga: Erick Thohir Telah Ajukan 4 Calon Wamen BUMN ke Presiden Jokowi

Begitu halnya dengan Prabowo jika dirinya mampu menerima Jokowi sebagai kepala negara tanpa meminta jabatan atau menolak adanya ormas ormas yang hadir dan memecah belah indonesia, maka dirinya (Prabowo) adalah negarawan.

Jika kedua belah pihak telah mengerti dan bersinergi dalam membangun Indonesia yang lebih baik, bisa dikatakan sikap mereka lebih dari sekedar transaksi politik.

Baca Juga: Mengenal Honda CB Gelatik, Motor Dilan Hingga Kolektor Motor Antik