Sonora.ID - Gubernur non aktif Basuki Tjahya Purnama atau Ahok, turut mengomentari e-budgeting yang sempat bermasalah beberapa hari yang lalu.

Sebelumnya e-budgeting dibahwah pimpinan Anies Baswedan dinilai bermasalah.

Baca Juga: Terungkap Foto dan Video Pernikahan Ahok BTP dengan Puput Nastiti Devi

Menurut Ahok sistem e-budgeting akan baik-baik saja jika tidak ada niatan dari para pejabat negara untuk 'Nyolong' uang negara.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ucap Ahok seperti dikutip dari detik.com pada, Kamis (31/10/2019).

Baca Juga: Pentagon AS Rilis Foto dan Video Penyerbuan Pemimpin ISIS Baghdadi

Sistem e-budgeting sendiri adalah bentuk dari transparasi pemerintahan.

Dengan sistem masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang akan dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Ahok berpendapat bahwa masyarakat Indonesia sudah cerdas dan telah mengerti fungsi e-budgeting dan bisa mengaksesnya.

Baca Juga: Prabowo Tak Akan Ambil Gaji Pertahanan, Berapa Sih Gaji Menhan?

Sistem ini pertama kali digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pada kala itu.

Ahok juga menilai bahwa Gubernur aktif DKI Jakarta jauh lebih pintar dibandingkan dirinya. 

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok seperti dikutip dari Kompas.com, pada Kamis (31/10/2019)

Baca Juga: 5 Tips Usir Kecoak dengan Bahan-bahan Alami yang Ada di Rumah

Belakangan ini web e-budgeting dinilai 'bermasalah' karena hadirnya kebutuhan yang dinilai sepele namun memiliki nilai rupiah yang tinggi.

Salah satunya adalah anggaran lem aibon untuk setiap sekolah dengan nilai anggaran mencapai 82M dan juga anggaran untuk bolpoin sebesar 124 Miliar rupiah.

Baca Juga: Pentagon AS Rilis Foto dan Video Penyerbuan Pemimpin ISIS Baghdadi

Angka ini sudah dipastikan sangat tidak realistis, menanggapi hal ini Anies Baswedan pun ikut berkomentar bahwa dirinya hanya mendapatkan 'warisan'.

Warisan yang dimaksud adalah mengenai masalah yang sedang terjadi, karena pengimputan tidak menggunakan smart system tetapi secara manual itulah yang menyebabkan kesalahan dalam pengimputan data.

Baca Juga: Prabowo Tak Akan Ambil Gaji, Lalu Bagaimana dengan Tunjangannya?

Menurut Anies pengecekan anggaran masih dilakukan secara manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal akan sangat tinggi.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies seperti dikutip dari detik.com.

Baca Juga: Prabowo Tak Akan Ambil Gaji Pertahanan, Berapa Sih Gaji Menhan?

Bahkan setelah melihat viralnya anggaran yang tak wajar Anies tidak 'memarahi' anak buahnya.

Namun dirinya berdalih telah menegur seluruh anak buahnya terkait dengan anggaran ganjil yang sempat viral kemarin.

Baca Juga: Tinjau Pembangunan Sirkuit Mandalika NTB, Bos MotoGP: Saya Puas