Sonora.ID - Djakarta Warehouse Project atau DWP adalah salah satu acara konser tahunan yang diselenggarakan di Jakarta dengan mendatangkan musisi ternama dunia.

Pada tahun ini, acara tersebut mendapatkan kecaman dari salah satu ormas atau komunitas di Indonesia, karena dianggap maksiat.

Aksi mereka pun berujung pada turun ke jalanan dan menutup jalan depan Balai Kota hingga beberapa massa pun membakar ban.

Sejumlah orang yang berdemo tersebut mengatas namakan Gerakan Pemuda Islam atau GPI yang tak setuju dengan penyelenggaraan DWP.

Baca Juga: Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Demo di Patung Kuda, Ini Tuntutannya

Protes tersebut disampaikan di depan gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, karena ingin mendemo Anies Baswedan yang memberikan izin penyelenggaraan konser tersebut di Jakarta.

Salah satu Koordinator Aksi, Abdurahman, menyebutkan jika dirinya mengharapkan komitmen dari Anies untuk mengawasi agar kemaksiatan tidak terjadi di Ibu Kota ini.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa izin penyelenggaraan DWP, bertentangan dengan Pergub No.18 tahun 2018, tentang Periwisata dan Norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Baca Juga: Anies Baswedan Pastikan Pasokan Pangan Tetap Aman Jelang Natal dan Tahun Baru 2020

Tak tanggung-tanggung, massa juga menginginkan Anies untuk nepati janjinya untuk membangun Jakarta tanpa maksiat, jika tidak, massa akan meminta Anies untuk mendur dari jabatannya.

Dikutip dari Kompas.com, hal yang sama disampaikan oleh Komandan Gerakan GPI, Irwan AHN, yang mengatakan ormasnya akan tetap melakukan aksi ini hingga Anies bersedia untuk mencabut izin penyelenggaraan DWP yang akan diselenggarakan hari ini hingga dua hari kedepan.

“Saya pastikan akan bawa saudara-saudara lainnya untuk datang berunjuk rasa di sini untuk sama-sama menolak maksiat,” ungkat Irwan.

Baca Juga: Tanggapi Sentilan Tito, Anies Baswedan: Shanghai Tak Dibangun Semalam

Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta ini untuk membatalkan izin yang sudah diberikan kepada pihak penyelenggara acar DWP 2019 yang akan diadakan pada 13 – 15 Desember 2019 mendatang.

Akibat aksi yang dilakukan pada Rabu hingga Kamis, 12 November 2019 kemarin ini, jalanan di depan Balai Kota pun macet sebab pengendara sulit untuk melewati massa.

Berbagai cara sudah dilakukan untuk mengurai kemacetan dengan bantuan petugas keamanan Balai Kota beserta polisi, segera berlari untuk meminta massa membuka jalan bagi pengendara yang akan melintas.

Baca Juga: Tanggapan Walikota Terkait Korban Penggusuran yang Dukung Anies