Sonora.ID - Terkait kasus yang menjerat Wahyu Setiadi, Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Supardji Ahmad menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menelusuri dugaan keterlibatan partai politik dalam kasus dugaan suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Selain kasus Wahyu Setiawan, pada 2005, 4 komisioner KPU periode 2001-2006 pernah terjerat kasus korupsi.

Baca Juga: Kasus Jiwasraya Belum Kelar, Kini Ada Lagi Dugaan Korupsi di PT ASABRI

Dilansir dari Kompas.com, menurut Supardji, jika memiliki cukup bukti, KPK bisa memidanakan parpol tersebut lewat pidana korporasi. 

"Ini salah satu peluang KPK untuk menggebrak agar pemberantasan korupsi itu perlu tindak pidana korporasi dan partai politik juga korporasi yang bisa jadi obyek yang ditegakkan seandainya dia membiarkan kejahatan, memfasilitasi kejahatan dan sebagainya," kata Supardji dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020).

Namun demikian, Supardji mengakui, penerapan pidana korporasi pada partai politik dalam kasus ini menjadi tantangan besar bagi KPK.

Baca Juga: Breaking News! KPK Melakukan OTT Komisioner KPU Berinisial WS

Selain itu, Supardji menilai kasus Wahyu Setiawan ini merupakan imbas dari biaya politik yang sangat tinggi untuk seseorang dapat melenggang ke DPR maupun menjadi kepala daerah.

"Selama ini orang mencurigai perselingkuhan internal antar partai. Tapi ini luar kebiasaan, sebuah kejahatan demokrasi yang melibatkan antara panitia dan peserta. Dan itu tentunya akan berdampak pada kejahatan-kejahatan turunan berikutnya," ujar Supardji.

Diberitakan sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dijadikan tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

Baca Juga: Hasil Penangkapan OTT Menunjukan KPK Masih Menjadi Momok Para Tikus Berdasi

KPK menetapkan total empat tersangka dalam kasus suap yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina.

Lalu, politisi PDI-P Harun Masiku, dan pihak swasta bernama Saeful. Dua nama terakhir disebut Lili sebagai pemberi suap. Sementara Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap.

Baca Juga: KPK Tetapkan Mantan PPK Kemenag Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Barang