Menanggapi gugatan warga, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan siapkan tim hukum dan biro hukum khusus menghadapi 243 warga korban banjir.

Selain itu, mereka juga akan memakai jasa tenaga ahli dari luar Pemprov DKI untuk menghadapi gugatan class action warga yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Yayan mengatakan, saat ini tim Biro Hukum tengah mempelajari terlebih dahulu gugatan yang diajukan warga.

"Mereka gugat apa, apa yang mereka minta ganti rugi, dasarnya apa, kerusakannya apa. (Berdasarkan hasil analisis substansi gugatan), oh ternyata kami perlu ahli yang bidangnya apa," kata dia.

Baca Juga: Sebut Anak-anak Senang Main Banjir, KPAI Layangkan Peringatan untuk Anies

Jika jasa tenaga ahli dibutuhkan, Biro Hukum akan memakai tenaga ahli yang kompeten di bidang yang menjadi dasar gugatan warga.

Meskipun telah digugat melewati jalur hukum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan memberikan bantuan sosial kepada warga yang jadi korban banjir tersebut.

Namun, bentuk bantuan tersebut belum diputuskan akan berbentuk apa.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Edi Sumantri berujar, bantuan sosial yang diberikan kepada warga nantinya akan menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT).

Pemprov DKI memiliki anggaran BTT sebesar Rp 188 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Baca Juga: Banjir Ibu Kota, Anies Diguyur Gugatan Hingga Akan Dilengserkan

"Dana BTT masih available untuk digunakan, masih Rp 188 miliar kami punya uang BTT, dipakainya berapa, belum tahu," kata Edi.

TERKINI

Ramalan Shio Besok 23 November 2024: Shio Naga, Ular, Monyet, Anjing, Babi

22 November 2024 14:59 WIB

Ramalan Shio Besok, Sabtu 23 November 2024: Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

22 November 2024 14:57 WIB

Pj Sekda Landak : Arsip Mengandung Nilai Historis dan Informasi

22 November 2024 14:52 WIB

Klaten Uji Coba Makan Gratis, Dorong Ketahanan Pangan Nasional

22 November 2024 14:50 WIB