Sonora.ID - Kalimantan Timur tengah berbenah diri untuk menjadi Ibu Kota baru Indonesia.

Bahkan dalam pembangunannya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengandalkan skema investasi dan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu, bukan menggunakan pinjaman atau berhutang.

Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

"Yang kita tawarkan satu: tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama," tegas Jokowi seperti dikutip tribunnews.com.

Baca Juga: Jokowi Ajak Putra Mahkota UEA Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Negara Baru

Bahkan dalam memudahkan skema kerja sama tersebut, Presiden Jokowi telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru.

Ketiga tokoh dari luar tersebut yakni  Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Ketiganya memillik perjalanan dan reputasi yang baik di dunia internasional.

"Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kita lah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan," jelas Presiden.

Baca Juga: Pekan Depan, Jokowi Akan Tinjau Lokasi Istana di Ibu Kota Baru

Dengan adanya tiga tokoh tersebut, Jokowi berharap dunia internasional bisa membangun kepercayaan dengan Indonesia.

"Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana," kata dirinya.

Kalimantan Timur masih menjadi wilayah yang kemungkinan besar akan menjadi Ibu Kota baru.

Namun hal tersebut rupanya masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.

Baca Juga: Yuk Kenalan Dengan Kalimantan Timur, Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia

"Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif," paparnya.

Sedangkan terkait Badan Otorita Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi masih belum memutuskannya, namun ia telah mengantongi beberapa kandidat yang disarankan.

"Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional," ungkapnya.

Baca Juga: Resmi! Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara