Sonora.ID - Sebelumnya ratusan warga yang tinggal di Natuna melakukan demostrasi di depan bandara Hang Nadim Batam.

Ratusan warga Natuna berdemostrasi untuk menolak WNI yang baru didatangkan dari Wuhan, China.

Rupanya hal ini terjadi karena adanya miskoordinasi antara pemerintah daerah dengan Baca Juga: Setelah Revitalisasi Monas, Kini DPRD DKI Soroti Soal Jalur Sepeda Yang Tidak Efektif

Hal ini disampaikan secara langsung oleh Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal saat dirinya berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Betul (miskoordinasi). Betul memang itu," kata Hamdi saat dijumpai jurnalis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Hamid menjelaskan, pemerintah daerah di Natuna baru menerima informasi bahwa Natuna akan menjadi lokasi observasi WNI dari Hubei satu hari sebelum evakuasi dilakukan.

Baca Juga: Sosok King of The King Dony Pedro Ternyata TNI Aktif Berpangkat Letnan Sati Infanteri

Hamid menjelaskan bahwa keterlambatan informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat terjadi akibat situasi yang tidak kondusif dan mendesak.

Alasan keterlambatan itu adalah karena situasi pemulangan WNI dari China yang mendesak.

"Itulah tadi disampaikan oleh Pak Menteri ini dalam keadaan yang begitu mendesak, begitu mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan kepada, baik itu kepada pemda maupun kepada masyarakat," ujar Hamid.

Baca Juga: Dinas Kesehatan Sumsel Kawal 7 Mahasiswa Dari Wuhan Selama Masa Inkubasi

Ia juga mengaku, tidak mendapatkan surat resmi dari pemerintah daerah.

Hamid mendapatkan pemberitahuan terpilihnya Natuna sebagai tempat karantina hanya dari Sekretaris Daerah yang dikirim melalui pesan singkat.

"Jadi enggak ada surat, saya diberitahu saja, rapat di bandara sekdanya, terus beliau WA ( Whatsapp) saya," ungkapnya.

 Baca Juga: Setelah Revitalisasi Monas, Kini DPRD DKI Soroti Soal Jalur Sepeda Yang Tidak Efektif