Bagikan :
:quality(50)/photo/2020/02/23/2954315861.jpg)
Selain soal hari libur, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.
Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.
Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru mengalami penyusutan.
Baca Juga: Parah! RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja Hapus Hak Beribadah & Cuti Nikah
Di dalam omnibus law, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial.
Melalui draf RUU ini juga, pemerintah berencana mewajibkan perusahaan besar untuk memberikan bonus kepada pekerjanya.
Aturan mengenai pemberian gaji ini diatur dalam Pasal 92 tentang penghargaan lainnya.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Menyatakan Omnibus Law Perpajakan Berisi 9 UU
:quality(50)/photo/2024/11/25/istockphoto-2169397903-640x640-20241125091914.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/img_1152jpg-20241122120829.jpg)
:quality(50)/photo/2023/12/23/_0ce59b46-b98c-44e1-a3fe-65056c3-20231223101213.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/25/whatsapp-image-2024-11-25-at-09-20241125090538.jpeg)