Sonora.ID - Wacana rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju tiba-tiba muncul ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai evaluasi 100 hari kerja Presiden Joko Widodo.

Kabar itu mendadak muncul dari cuitan pendukung Jokowi, Dede Budhyarto di akun Twitternya @kangdede78.

Dalam cuitan tersebut Dede mengungkapkan pertemuannya bersama para pegiat media sosial dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor. Dede melalui cuitannya mengatakan bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Baca Juga: Mitos Jokowi Bakal Lengser Jika Kunjungi Kediri, Ini Jawaban Roy Suryo

"Pengin cerita hasil pertemuan dengan Presiden @ jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada resafel (reshuffle) tunggu saja yah. Menteri yang kinerjanya endak bagus kalian bakalan dicukupkan," kata Dede melalui cuitannya tersebut.

Menanggapi isu tersebut, pihak istana melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidaklah membahas reshuffle.

Menurut Fadjroel, pertemuan tersebut diadakan untuk silaturahim antara Jokowi dan para pegiat media sosial.

Fadjroel juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan mengganti menterinya yang tak beradaptasi dan bekerja lambat.

"Presiden Joko Widodo menyatakan, 'Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu'," kata Fadjroel menirukan ucapan Jokowi kepada para pegiat media sosial.

"Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti," lanjut Fadjroel kembali menirukan ucapan Jokowi.

Ia menegaskan tidak ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Karenanya semua anggota kabinet diperintahkan untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera beradaptasi.

Baca Juga: Ahok Rilis Buku, PA 212: Penista Agama kok Dapat Ruang Rezim Jokowi?

Presiden juga menegaskan tujuan Indonesiasentris atau pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dapat tercapai melalui prioritas Panca Kerja Kabinet Indonesia Maju.

Kelima prioritas tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

Kemudian transformasi ekonomi modern bernilai tambah yang berpihak pada kemajuan lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya serta berkemajuan secara efektif dan efisien.

"Karenanya diperlukan anggota kabinet yang dapat menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan fungsi kementeriannya," tutur Fadjroel.