Bagikan :
:quality(50)/photo/2020/02/26/2080764151.jpg)
Sonora.ID - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP (Basarnas), Kepala BMKG, dan beberapa Kepala Daerah soal bencana banjir yang terjadi belakangan ini di wilayah Jabodetabek.
Sempat berlangsung sesaat, namun rapat ini akhirnya ditunda lantaran tiga gubernur yang daerahnya terdampak banjir tak ikut hadir.
Ketiga Gubernur yang semestinya hadir itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Ketidakhadiran para kepala daerah ini tentu menuai protes dari para anggota dewan.
Salah satunya anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati.
Anggota dari Fraksi PDIP ini menilai jika rapat ini sangatlah penting, karena berkaitan dengan masyarakat Jawa Barat, DKI, dan Banten.
"Tapi rapat yang begitu pentingnya seperti ini, pak menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kita berkenan hadir, kenapa yang lainnya tidak, untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini saya kira perlu dievaluasi," kata Sadarestuwati, Selasa (26/2/2020).
Baca Juga: Warga Ramai-ramai Demo AEON Mall Jakarta Garden City karena Sebabkan Banjir
Lainnya, Roberth Rauw yang juga anggota dari Fraksi Partai Nasdem melayangkan protesnya.
Dirinya mengatakan jangan sampai bencana banjir di Ibu Kota ini menjadi hal yang memalukan karena terlalu sering.
"Banjir di depan mata kita sampai daerah-daerah elit masuk air, Istana Negara pun banjir tidak ada perhatian dari kepala daerah, saya apresiasi Menteri PUPR. Pimpinan daerah tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat untuk apa kami punya perhatian besar tapi pimpinan daerahnya tidak," ujarnya.
Baca Juga: 4 Kali Banjir di Tahun 2020, Habib Novel Sebut Anies Gubernur yang Mengayomi
Saat ini, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, berdasar interupsi para anggota Komisi V, maka rapat kerja tentang penanganan banjir ditunda untuk ketiga kalinya.
"Apakah semuanya setuju kalau rapat kerja ini kita tunda, sampai menunggu hadirnya kepala daerah juga gubernur yang berkepentingan datang?" tanyanya.
"Setuju," jawab seluruh anggota komisi.
Lasarus menyebutkan bukanlah hal yang mudah untuk bisa mengundang para gubernur ke agenda forum tersebut.
Terlebih karena prosesnya yang panjang, yakni melewati pimpinan DPR dan Komisi II sebagai mitra dari para kepala daerah.
Baca Juga: 4 Kali Banjir Dalam Dua Bulan Terakhir, Anies : Ya Waspada Saja
:quality(50)/photo/2024/11/22/img_9694jpeg-20241122114258.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/img_9693jpeg-20241122113945.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/img_9692jpeg-20241122113710.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/img_9691jpeg-20241122113454.jpeg)