Sonora.ID - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias BTP atau Ahok diketahui telah dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru.

Mendengar kabar tersebut, Mujahid 212 hingga kini terus menyuarakan penolakan terhadap keputusan Jokowi itu.

Salah satu mujahid 212 Damai Hari Lubis membeberkan alasannya mengapa menolak Ahok menjadi calon bos Ibu Kota Negara Baru.

Baca Juga: Mantan Kuasa Hukum Rizieq Shihab Putar Haluan Bela Ahok, Apa Reaksi PA 212?

Damai mengaku pihaknya tidak mendukung Ahok bukan karena benci terhadap individu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Kami menolak bukan berdasarkan benci, apalagi dendam, sebab Ahok telah menjalankan hukumannya oleh karena perbuatannya menistakan Alquran,” ujar Damai kepada wartawan, Rabu (11/3/2020).

Damai menilai penolakan dilakukan karena Ahok tidak memenuhi beberapa unsur dari asas-asas umum pemerintahan yang baik selaku penyelenggara negara.

“Hal ini secara jelas dinyatakan konstitusi di dalam kitab perundang-undangan Indonesia sebagai hukum positif,” sambung Damai.

Adapun asas-asas umum sebagai persyaratan utama atau prinsip tersebut terdapat pada UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pejabat Penyelenggara Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Damai menambahkan, mujahid 212 merasa Ahok sudah termasuk melanggar dari beberapa asas atau landasan hukum yang tercantum di dalam hukum positif tersebut.

“Adapun asas yang dimaksud dalam pemerintahan yang baik adalah meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas,” urai Damai.

Baca Juga: Novel Bamukmin Bantah PA 212 Akan Sweeping Warga India di Indonesia

Dari beberapa asas itu, diduga Ahok telah melakukan pelanggaran atas asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas.

Pelanggaran terhadap tiga asas itu sudah cukup tergambar melalui fakta vonis hukum yang telah dijalani Ahok dan terkait temuan sah audit oleh BPK tentang penyimpangan faktor pengelolaan keuangan negara di Pemprov DKI Jakarta ketika Ahok menjadi gubernur.

“Hingga saat ini BPK tidak pernah mencabut temuan hukumnya melalui hasil audit selaku lembaga negara,” tandas Damai.

TERKINI

KPU Provinsi Kalbar Resmi Tutup Rangkaian Sosling Pilgub 2024  

22 November 2024 23:44 WIB

Pj Bupati Landak Buka Rakor Program Pemberantasan Korupsi

22 November 2024 23:41 WIB

Ngopi Bareng, Cara Sujiwo Serap Aspirasi Warga 

22 November 2024 23:38 WIB

Rakorda Bidang KUMKM Bangun Koperasi dan UMKM Selaras Program Kerja Asta Cita

22 November 2024 23:36 WIB