Sonora.ID - Indonesia sedang dihebohkan dengan pemberitaan terkait dengan bertambah banyaknya kasus corona yang menimpa masyarakat Indonesia atau WNI.

Melihat hal tersebut, pemerintahan daerah maupun pusat pun bekerja sama untuk membentuk suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakatnya agar korban terinfeksi pun tidak bertambah banyak.

Presiden Jokowi pun beberapa saat yang lalu memerintahkan kepala daerah untuk berkonsultasi kepada pihak BNPB terkait dengan penetapan daerah tersebut dalam status bencana atau tidak.

Baca Juga: Presiden Jokowi Pastikan Kebutuhan Pokok & Roda Perekonomian Masyarakat Tetap Aman

Melihat langkah Jokowi yang meminta daerah untuk secara mandiri berkonsultasi dengan pihak BNPB, pihak Partai Keadilan Sejahtera atau yang dikenal dengan PKS justru mengkritik Jokowi.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan bahwa Jokowi terkesan melepaskan tanggung jawab kepada daerah.

Langkah ini dianggap tidak efektif dalam kondisi pandemik seperti yang saat ini menimpa Indonesia, pasalnya menurutnya masing-masing daerah menjadi memiliki kebijakan masing-masing yang berbeda.

Mardani menyatakan bahwa sebaiknya, Presiden Jokowi mengeluarkan satu kebijakan yang dapat diikuti oleh seluruh pihak.

Baca Juga: Yusril Ingatkan Jokowi: Anda Harus Berani, Segera Kunci Negara!

“Kebijakan yang berbeda-beda tidak akan efektif. Pola Presiden Jokowi menyerahkan kepada kepala daerah seperti melepas tanggung jawab,” ungkapnya menanggapi langkah Jokowi.

Tak terima Jokowi dianggap lepas tanggung jawab, pihak istana pun tidak tinggal diam dan langsung memberikan pendapat atas tuduhan yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi.

Menurut pihak Istana, Presiden Jokowi sudah membentuk Gugus Tugas yang diketuai oleh Doni Monardo selaku ketua BNPB.

Istana juga menegaskan bahwa Jokowi sama sekali tidak lepas tanggung jawab dalam menangani virus corona yang saat ini menjadi salah satu fokus terbesar pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga: Jadi Kader PDIP, Menantu Jokowi Berharap Maju ke Pilkada Medan

“Presiden enggak lepas tanggung jawab, Doni lapor ke presiden, tetapi tetap otoritas untuk menangani status COVID-19 itu sudah diberikan kepada Doni Monardo,” tegas Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral, salah seorang pihak istana.

Dengan adanya Gugus Tugas tersebut, Jokowi lebih mudah untuk memantau perkembangan virus corona di Indonesia, termasuk di daerah-daerah.

Hal tersebut pun disampaikan langsung oleh Doni Monardo, bahwa pihaknya selalui memberikan laporan kepada Jokowi terkait dengan virus corona atau COVID-19 ini.

Baca Juga: Cegah Virus Corona, Jokowi Minum Jamu Hingga Tiga Kali Sehari