Sonora.ID - Pemprov Sumatera Selatan secara resmi menaikan satus siaga covid-19 diwilayah Sumsel.
Hal tersebut mulai diberlakukan Pemerintah Provinsi Sumsel usai dua orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meninggal saat menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH) Palembang.
Kemudian keduanya diambil sampel untuk memastikan apakah keduanya terinfeksi virus covid-19.
Dari hasil uji spesimen di laboratorium Balitbangkes Jakarta, satu ODP yang meninggal berumur 54 tahun asal Palembang dinyatakan positif terjangkit virus corona.
Baca Juga: Presiden Beri Apresiasi Kepada Masyarakat yang Terapkan Physical Distancing
Mengetahui hal iniGubernur Sumatera Selatan Herman Deru langsung ambil tindakan dengan mencadangkan dana Rp 100 miliar.
Dana tersebut nantikan akan di khususkan untuk penanganan virus corona, sesuai dengan Kepres nomor 9 tahun 2020 dan Inpres nomor 4 tahun 2020.
" Bahwa Provinsi Sumsel hari ini, dari efisiensi yang tergambar, mencadangkan Rp 100 miliar, dana tersebut untuk mengantisipasi Covid-19,"ujar Herman saat menggelar konfrensi pers, Rabu (25/3/2020).
Baca Juga: Hanya Dapat 30 Unit , Sumsel Kekurangan APD Untuk Tenaga Medis
Herman menjelaskan, sebanyak 2.000 kamar telah disiapkan pemerintah setempat untuk melakukan perawatan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP).
Seluruh kamar itu, menggunakan wisma atlet Jakabaring, serta asrama haji Palembang.
Ia pun meminta kepada masyarakat yang ada disekitar kawasan tersebut, untuk mengerti, jika kamar isolasi yang dimaksud bukanlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), melainkan Orang Dalam Pengawasan (ODP).
"Kalau PDP itu perlu ruang khusus, perlu diketahui 2.000 kamar itu untuk ODP. Misal, yang ketemu sama PDP terus salaman, yang itu dirawat. PDP tetap dirawat di rumah sakit,"ujarnya.
Baca Juga: Hanya Dapat 30 Unit , Sumsel Kekurangan APD Untuk Tenaga Medis
Selama masa status siaga Covid-19 berlangsung, Herman menjamin perekonomian keluarga berpanghasilan rendah akan mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.
"Jadi itu yang harus kita jaga stabilannya bahkan jika saudara kita itu turun grid menjadi keluarga yang hampir miskin itu akan ada Bantuan Bansos dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi bahkan Kabupaten /Kota. Hal tersebut juga tidak lepas dari data BPS untuk menentukan sasaran keluarga penerima manfaat ini bertambah maka perlu data yang akurat dari BPS," jelasnya.
Baca Juga: Setelah Jalani Perawatan, Begini Kondisi Terkini Menhub Budi Karya