Sonora.ID - Melalui Video Conference Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas beberapa hal yang menjadi poin penting untuk segera ditangani di tengah pandemi covid-19.

Adapun hal-hal yang dibahas salah satunya mengenai Progres Penanganan Wabah Covid-19 dan Pelaksanaan Bansos oleh Pemerintah daerah dalam hal ini khususnya Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan harapannya agar program-program bantuan yg dibahas dlm ratas bisa segera dieksekusi.

Baca Juga: Seolah Tak Kapok, Pasar Hewan Liar di Wuhan Kembali Buka Setelah Lockdown Ditarik

Anies menyebut Pemprov DKI mencatat 3,7 jt orang dalam posisi miskin dan rentan miskin di Jakarta/ yang terdampak cukup serius dan perlu dukungan utk bisa membiayai hidup//

Pemprov DKI bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian sosial RI telah menyepakati untuk memberikan bantuan per keluarga sebesar Rp. 1jt untuk digunakan bersama-sama//

Dari 3,7 jt orang 1,1 jt orang sudah tercatat di Pemprov DKI berdasarkan nama dan alamat karena sebelumnya sudah mendapatkan bantuan rutin.

Baca Juga: Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Corona, Kapolsek Kembangan Resmi Dicopot

Sementara 2,6 jt orang lainnya masih dalam pengumpulan data dan 2,6 jt orang ini menjadi target bantuan dari pemerintah pusat untuk DKI dengan bantuan sebesar Rp. 880 rb yang akan diberikan selama dua bulan yaitu bulan April dan Mei.

"Tim dki, kemensos sepakati utk memberi dukungan rp 1jt per keluarga utk digunakan bersama2," ujar Anies Baswedan

Terkait penuturan Anies, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menayakan jumlah yang turut berpartisipasi pada Penanganan Wabah Covid-19 dan Pelaksanaan Bansos.

Baca Juga: Baru Tiba di Sumsel, 68 TKI Dikarantina di Wisma Atlet Jakabaring

"jadi nilai tepatnya, targetnya 2,6jt orang, bansosnya 880rb diberikan selama 2 bulan. april-mei shg nilai totalnya 4,576 triliun," tutur Anies menjelaskan dengan seksama.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan secara jumlah baik penerima maupun angka besaran bantuannya sudah terselesaikan dan disepakati.

Namun yang belum selesai adalah data berdasarkan nama dan alamat atau siapa saja yang akan menerima.

Anies menyebut secara umum orang yang tidak memiliki KTP Jakarta juga termasuk dalam penerima bantuan ini dan akan mendatanya kembali.

Gubernur DKI Jakarta tersebut juga berharap dalam 10 hari bisa mendapatkan data tersebut untuk tindak lanjut.

Baca Juga: Banyak Pendatang, Warga yang Masuk ke Denpasar Wajib Lalui Screening