Adapun aturan mengenai pemungutan pajak untuk kegiatan elektronik diatur di dalam Pasal (6) yang menyatakan bahwa pemerintah akan memungut pajak dari kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dari subyek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) berupa peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu, penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu, dan/atau pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.

Sebelumnya, aturan mengenai pajak digital masuk ke Omnibus Law Perpajakan yang di awal tahun telah diserahkan pemerintah kepada DPR.

"Ini memberikan basis kepada pajak untuk mampu melakukan pemungutan dan juga penyetoran PPN atas barang impor tidak berwujud dan juga untuk jasa platform luar negeri. Juga untuk subyek pajak luar negeri yang didefinisikan memiliki significant economic presence di Indonesia," jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Cegah Covid-19, Pemprov Sumut Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Sejumlah Ruas Jalan Kota Medan 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Zoom dan Netflix Banyak Diakses Selama WFH, Sri Mulyani Incar Pajaknya"

TERKINI

KPU Kota Pontianak Gelar Media Gathering Matangkan Persiapan Debat Publik Perdana Paslon Wako dan Cawako

5 November 2024 19:57 WIB

4 Zodiak yang Paling Manja Pas Lagi Sakit, Kamu Termasuk ya?

5 November 2024 19:00 WIB

Resep Tepek Ikan Khas Jambi: Kuahnya Kental dan Gurih!

5 November 2024 18:25 WIB

Sinopsis Serial 10 PM Lengkap dengan Daftar Nama Para Pemainnya

5 November 2024 18:05 WIB