Sonora.ID - Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman membeberkan jika pemerintah pusat saat ini tak bisa melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik ke daerah asalnya pada momen mudik nanti.

Namun meski begitu, pemerintah tetap mengimbau agar masyarakat yang berada di tanah rantau untuk mengurungkan niat mudik tahun ini.

Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Mudik lebaran ini secara hukum tidak melarang, tidak menganjurkan."

Baca Juga: Kapolresta Malang Imbau Warga Malang di Luar Kota Tunda Kegiatan Mudik

"Dalam bahasa yang kita sampaikan, kita mengimbau warga tidak mudik," ujar Fadjroel Rachman, dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (8/4/2020).

Lanjut Fadjroel Rachman, ia mengatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah tak boleh melakukan pelarangan.

Hanya saja pemerintah membatasi adanya pergerakan masyarakat dan barang selama penerapan status PSBB.

Baca Juga: Wali Kota Malang Ungkap Skema Pemantauan Pemudik Saat Lebaran 2020

"Kenapa kita tidak melarang? Karena dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar, kita tidak boleh melarang, di sana hanya membatasi."

"Yaitu pembatasan pergerakan orang dan barang, PSBB kan idenya itu," jelas Fadjroel.

Dirinya menambahkan, untuk warga yang tak melakukan mudik maka pemerintah akan menyiapkan bantuan sosial.

Baca Juga: Pandemi Corona, Dishub Palembang Siapkan Posko Kesehatan untuk Pemudik

Sedangkan mereka yang nekat mudik, pemerintah daerah tentu akan memberlakukan proses karantina untuk mereka.

"Di desa kan sudah ada imbauan untuk tidak mudik, ada dua masalah di sini."

"Pertama, kalau tidak mudik, maka akan mendapatkan reward bantuan sosial."

"Kalau akhirnya mereka mudik juga, kepala daerah sudah menyiapkan tempat untuk isolasi selama 14 hari," terangnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Tak Bisa Larang Warga untuk Mudik, Ini Penjelasan Jubir Presiden.