Sonora.ID - Terkait Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diberlakukan di Jakarta, pengamat kebijakan meminta masyarakat memahaminya.

Pengamat kebijakan publik dari Unsri Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si mengatakan bahwa kebijakan itu dibuat pemerintah untuk mencegah resiko penyebaran wabah Covid-19 agar tidak bertambah banyak lagi serta menelan korban, oleh sebab itu dirinya meminta agar masyarakat memahaminya.

“Kebijakan ini pada prinsipnya untuk mengurangi agar masyarakat meminimalkan interaksi sosialnya, walaupun memang sebagaimana kita tahu bangsa Indonesia memiliki jiwa sosial yang tinggi akan sulit melaksanakan kebijakan tersebut secara total,” ucap Andries.

Baca Juga: Pandemi Covid-19, Omset Anjlok 80 Persen Hotel di Sumsel Pilih Tutup

Apakah kebijakan tersebut perlu diterapkan di Sumsel? Ia mengatakan bahwa memungkinkan saja kebijakan tersebut diberlakukan, menurutnya pemberlakukan kebijakan PSBB selalu berdasarkan data.

“Virus Covid ini sudah sangat mengkhawatirkan , suatu daerah sudah ada zona merah, zona kuning dan hijau , kalau sudah zona merah, saya pikir wajib sekali untuk mengikuti kebijakan tersebut,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bila kebijakan PSBB sudah diputuskan secara formal oleh pemerintah, maka masyarakat harus mengikutinya dengan melakukan aktifitas aktifitas dari rumah.

Baca Juga: Selama Pandemi Covid-19, Kualitas Pencemaran Udara Palembang Menurun

“Sesungguhnya aktifitas dirumah memiliki banyak manfaat, misal jika ASN bisa melayani masyarakat melalui aplikasi kantor yang sudah dibuat," kata Andries.

"Selain itu guru dan dosen bisa mengajar melalui aplikasi meeting online, banyak hal yang bisa dikerjakan dari rumah, jadi jangan ada asumsi tidak ada yang bisa dikerjakan dari rumah,” imbuhnya.

Dirinya juga menjelaskan perbedaan antara PSBB dengan lockdown, kalau Pembatasan Sosial Berskala Besar membatasi kegiatan sosial berskala besar seperti seminar berskala besar, konser musik, pesta pernikahan.

Baca Juga: Di Tengah Wabah Corona, Imam Besar Palembang Perkenalkan Fardhu

Tetapi kalau lockdown suatu daerah dikunci tidak boleh ada yang masuk maupun ada yang keluar, jadi warga A tetap dikampungnya dan warga B tidak boleh ke warga A.

Andries menghimbau agar masyarakat mematuhi setiap kebijakan yang di buat pemerintah, Karena pemerintah merupakan pengambil kebijakan formal tertinggi.