Sonora.ID - Virus corona masih terus menginfeksi beberapa masyarakat Indonesia, sehingga Presiden Joko Widodo pun sejak awal sudah meminta pemerintah daerah untuk bisa bekerja sama melawan virus tersebut.

Salah satu imbauan yang dikeluarkan oleh Jokowi adalah dengan melakukan realokasi anggaran dan kegiatan demi menghadang virus corona ini.

Meski sudah diimbau sejak awal, namun nyatanya masih banyak daerah yang tidak mengindahkan imbauan tersebut.

Dalam sidang cabinet paripurna melalui telekonferensi pada hari ini, Presiden Jokowi akhirnya meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk memberikan teguran kepada daerah yang masih tidak melakukan imbauan tersebut.

Baca Juga: Upaya Penanganan Covid-19 Presiden Jokowi Minta Tes PCR Diperluas

"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," ujarnya dalam kesempatan itu.

Teguran tersebut didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa setidaknya ada 103 daerah yang masih belum melakukan realokasi anggaran demi mencegah virus corona.

Selain itu, masih ada sekitar 140 daerah yang diketahui belum melakukan antisipasi terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan dari wabah virus corona ini.

Baca Juga: FAO Peringati Potensi Kelangkaan Pangan, Jokowi Minta Jajaran Jaga Ketersediaan Bahan Pokok

Bahkan, Jokowi pun menyebutkan bahwa ada 34 daerah yang belum memberikan laporan terkait anggaran penanganan Covid-19.

"Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini," kata Presiden menyayangkan kondisi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut pun Jokowi meminta Mendagri dan Menkeu untuk membuat pedoman kepada seluruh daerah dalam melakukan refocusing agar pemerintah daerah dan pusat memiliki visi dan prioritas yang sama.

Baca Juga: Selama Pandemi Covid-19, Jokowi Berikan Sembako Senilai Rp. 600.000 Kepada Keluarga Miskin di Kawasan Jabodetabek

Jokowi mengingatkan ada tiga prioritas dalam menghadapi situasi saat ini, yaitu melakukan penanganan dan pencegahan meluasnya penyebaran Covid-19, mempersiapkan jaring pengaman sosial (bantuan sosial), dan menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal terdampak Covid-19.

Maka, Jokowi kembali menegaskan agar daerah bisa melakukan realokasi anggaran untuk mengutamakan pencegahan penyebaran virus corona.

"Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, potong rencana belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," ucapnya.

Baca Juga: Jokowi Umumkan, 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek akan Dapat Bansos