Sonora.ID - Wabah Pandemi Covid-19 atau  virus corona membuat kementerian ikut memangkas anggarannya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) ikut memotong anggarannya tahun ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.

Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Jalil menyatakan bahwa anggaran yang dipangkas tersebut hampir mencapai Rp 2 triliun.

Menurut Sofyan pos-pos anggaran yang dipangkas di antaranya adalah biaya perjalanan dinas, biaya rapat, biaya yang berkaitan dengan manajemen support yang tidak mendesak, hingga proyek-proyek pembangunan.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Pantau Layanan Online di Daerah Melalui Video Conference

"Sesuai arahan bapak Presiden pemangkasan anggaran yang berkaitan dengan  proyek pembangunan, apabila sudah ada proyek yang sudah ditender, kontraknya diubah menjadi multi years sehingga tidak ada proyek yang mandek atau mangkrak," ujar Sofyan saat menggelar video konferen bersama wartawan, Jumat (17/4/20).

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menerangkan, pada awalnya anggaran Kementerian ATR/BPN yang dipotong hanya sekitar Rp 900 miliar, tetapi anggaran yang dipotong kembali bertambah sebesar Rp 1 triliun.

Baca Juga: DPRD Bangka Belitung Rapat Anggaran, Bahas Bantuan Sosial Covid-19

Walaupun terjadi pemotongan anggaran Kementerian ATR/BPN memastikan dengan adanya pemotongan anggaran ini, tidak ada perubahan target dari yang sudah direncanakan di awal tahun.

Sebelumnya Presiden Jokowi pun mengimbau kepada seluruh pihak pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan kegiatan.

Realokasi tersebut dilakukan demi mencegah dan melawan penyebaran wabah virus corona di seluruh wilayah di Indonesia.

Baca Juga: 103 Daerah Belum Lakukan Realokasi Anggaran, Jokowi: Saya Minta Mereka Ditegur

Meski sudah diimbau sejak awal maraknya wabah ini, dalam rapat kabinet beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa masih ada ratusan wilayah yang belum melakukan realokasi tersebut.

Padahal di sisi lain, dampak dari virus corona ini sudah dirasakan oleh banyak masyarakat sehingga, dana atau anggaran pun dibutuhkan untuk membantu mereka.

Melihat hal tersebut, Presiden pun meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk memberikan teguran kepada daerah yang belum lakukan realokasi anggaran.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Berharap Anggaran Realokasi Segera Sampai ke Masyarakat