Sonora.ID - Secara resmi Presiden Jokowi menetapkan larangan mudik pada tahun 2020. Hal ini diberlakukan demi mencegah persebaran Covid-19 yang meluas di Indonesia.

Namun menurut keterangan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Sigit Irfansyah, tidak akan memberlakukan penutupan jalan tol di Jabodetabek, meski presiden telah memberlakukanlarangan mudik Lebaran 2020.

Menurut Sigit, jajarannya tidak akan menutup jalan tol Jabodetabek karena ruas jalan tersebut masih diperuntukkan angkutan logistik.

Baca Juga: Jokowi Akhirnya Melarang Mudik Lebaran, Polisi akan Tutup Jalan Tol

Jika jalan tol secara serentak ditutup maka akan menimbulkan masalah lain, seperti kelangkaan pangan diwilayah Jabodetabek.

Namun, untuk mencegah membludaknya pemudik yang nakal, Kemenhub Sigit telah memiliki solusi tersendiri soal hal tersebut.

"Pokoknya yang beredar di media-media bahwa ada penutupan tol, tidak ada penutupan jalan tol yang ada adalah penyegatan (kendaraan pribadi), karena logistik tetap butuh jalan," tutur Sigit Irfansyah saat dikonfirmasi redaksi Radio SonoraFM.

Baca Juga: Dampak Covid-19, Proyek Jalan Tol Layang Sulsel Dipastikan Molor

Dalam hal ini Sigit juga menjelaskan bahwa skema penyengatan masih berada pada tahap pematangan.

Meski begitu Sigit dan jajarannya telah menetapkan pada mulai tanggal 24 April hingga 7 mei 2020, akan menindak para pemudik yang bandel dengan metode persuasif dan edukatif.

Artinya segala kendaraan yang tidak berkaitan dengan logistik, akan diminta untuk putar haluan atau balik kanan.

Baca Juga: Pemkot Denpasar Keluarkan SE Perpanjang Masa WFH Hingga 13 Mei 2020

"Sementara kami akan meminta kendaraan yang membandel untuk kembali kearah sebelumnya, dan memberikan teguran persuasif," tutur Sigit.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Kepala Divisi Regional Jabodetabek-Jabar Jasa Marga, Reza Febriano, yang memilih melakukan penyekatan daari pada menutup akses jalan tol.

"Kami siap melaksanakan kebijakan pemerintah. Untuk teknisnya hari ini masih kami diskusikan dengan Kemenhub, Korlantas Polri, dan Polda Metro Jaya, termasuk soal titik check point," katanya.

"Untuk membantu penegakan hukum akan menyiapkan dukungan personel dan sarana perlengkapan lalu lintas untuk pembatasan tersebut. Kami masih menunggu keputusan dari Polda Metro Jaya dan Korlantas Polri," lanjutnya.

Sigit menegaaskan bahwa setelah tanggal 7 Mei 2020, jajarannya akan bertindak tegas dan menerapkan sanksi bagi siapa saja yang nekat mudik ke kampung halaman.

Selain itu, Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Sigit Irfansyah, juga menyatakan akan mendirikan check poin dibeberapa ruas jalan.

Tindakan tersebut dilakukan untuk menekan angka perluasan Covid-19 di Jabodetabek.

Baca Juga: Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya, Cabut Zona Merah Diwilayahnya Jika..

(Reporter: Dorothea Agatha)