Komisi IV DPRD Kalsel Ingatkan Potensi Munculnya Orang Miskin Baru Akibat Covid-19

28 April 2020 10:46 WIB
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin,
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin, ( )

Banjarmasin, Sonora.ID - DPRD Kalsel mengatakan Gelombang PHK dan banyaknya karyawan yang dirumahkan sejak pandemi Corona terjadi di Kalimantan Selatan diyakini akan memunculkan orang miskin baru.

Hal ini semakin diperparah dengan terpuruknya sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya potensial dan terdampak wabah.

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin, mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi munculnya orang miskin baru di tengah pandemi Corona.

Baca Juga: Dua Hari PSBB di Banjarmasin, Belum Ada Penyaluran Bansos dari Pemerintah

Menurutnya, adanya penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2019 tidak dapat jadi patokan dalam situasi sekarang ini.

Bahkan Ia memprediksi akan ada ledakan orang miskin baru di Kalimantan Selatan jika kondisi ini tidak segera berlalu.

“Sebelum adanya CoVID-19 kita mengalami penurunan angka kemiskinan. Tapi saat ini saya meyakini akan kemiskinan justru akan naik,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

Baca Juga: Paman Birin Minta Masyarakat di Banjarmasin Jaga Komitmen Selama PSBB

Kenaikan itu bisa jadi terjadi karena saat ini pertumbuhan ekonomi cenderung nol atau bahkan berpeluang minus akibat keterpurukan sektor ekonomi secara global.

Sementara di sisi lain, sudah banyak perusahaan yang terpaksa memangkas jumlah karyawannya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional.

Seperti biaya listrik mesin, bayar gaji karyawan dan juga operasional lainnya yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima perusahaan selama masa pandemi.

“Ke depan kita akan menghadapi ledakan orang miskin baru yang dari teman-teman yang kena PHK, bahkan mungkin juga dari mereka yang usahanya tidak dapat bertahan akibat CoVID-19,” tambahnya lagi.

Langkah antisipasi memburuknya keadaan harus benar-benar diperhitungkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah daerah menurutnya dapat melakukan pendataan secara mendalam tentang jumlah pekerja di sektor non-formal di provinsi ini yang terdampak wabah dan terpuruk kondisi ekonominya.

Baca Juga: Jam Malam 21.00 Hingga 06.00, Pintu Masuk Banjarmasin Ditutup

Tentunya hal ini juga memerlukan koordinasi dengan Ketua RT dan RW setempat, yang memiliki data lengkap terkait kondisi warganya masing-masing.

Melalui cara ini, setidaknya ada upaya dari pemerintah untuk dapat menanggulangi dampak ekonomi yang timbul dari pandemi Corona di Kalimantan Selatan.

Bukan tidak mungkin, jumlah orang miskin baru yang dikhawatirkan akan meledak dapat ditekan dengan tepatnya langkah yang diambil.

Baca Juga: Menyusul Banjarmasin, 4 Kabupaten/Kota di Kalsel Turut Ajukan PSBB

Seperti diberitakan sebelumnya, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan pada tahun 2019 berada di angka 4,47 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,07 persen dari tahun 2018.

Bahkan angka pengangguran juga mengalami penurunan hingga berada di angka 4,31 persen dari total penduduk Kalimantan Selatan pada tahun lalu.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm